Komisi A Ingatkan BPPT Transpransi Soal Perizinan

Manado, (KomunikaSulut.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Manado, mengingatkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) setempat, agar transparan soal perizinan, jangan ada yang disembunyikan.

“Kami minta BPPT terbuka tentang berapa banyak izin yang sudah diterbitkan selama ini,” kata Ketua Komisi A DPRD Manado, Royke Anter, di Manado, Rabu (19/10/2016).

Anter minta agar data IMB, izin pendirian menara telekomunikasi, tempat hiburan, spa, hotel dan restoran serta tempat usaha lainya disampaikan juga kepada DPRD, untuk memenuhi fungsi pengawasan dewan.

komisi-a-1_dimas
Ketua Komisi A DPRD Manado Royke Anter saat memimpin rapat. (foto: Dimas)

Menurut Anter, ada hal-hal yang masih tertutup dan tak dibuka oleh BPPT kepada DPRD, sehingga terkesan ada yang disembunyikan, seperti izin sejumlah tempat usaha yang tak diterbitkan, padahal dinilai sudah memenuhi aturan.
Anter juga mengingatkan, agar jangan ada pilih kasih dalam pengurusan izin, sebab ada aduan masyarakat ke DPRD, bahwa izin sengaja dihambat oleh BPPT, dengan alasan yang tidak masuk akal, seperti dari alfamart, sehingga minta agar badan tersebut transparan.

Kepala BPPT Manado, Bismark Lumentut, mengatakan dalam penerbitan izin memang ada sejumlah kendala yang dihadapi seperti pemohon yang enggan langsung datang dan mengutus orang lain sehingga menyebabkan masalah.

Karena itu menurut Lumentut, dalam pengurusan izin pihaknya selalu mengingatkan para pengusaha untuk langsung datang, agar bisa mendengarkan apa yang dijelaskan, apa saja yang harus dilengkapi serta nilai yang harus dibayar, jadi tidak ada kesalahpahaman.

komisi-a_dimas
Ketua DPRD Manado Van Bone bersama anggota komisi A. (foto: Dimas)

Mengenai izin pendirian menara telekomunikasi, katanya, sudah dihentikan dan untuk tahun ini, sama sekali belum ada yang diterbitkan, berbeda dengan tahun sebelumnya, dan hal tersebut sudah disampaikan kepada para pengusaha.

“Namun memang untuk sekarang kami agak terkendala dalam penerbitan izin karena harus ditandatangani oleh asisten II, tetapi akan diupayakan agar semuanya berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk masa pengurusan perizinan,” katanya.(DIMS)