Pemerintah Manado Harus Berani Bongkar Bangunan Tanpa Izin

Toar Palilingan(foto Dimas)

Manado, (KomunikaSulut.com) – Pakar hukum dari Universitas Sam Ratulangi Manado, Toar Palilingan mengatakan, pemerintah kota (Pemkot) harus berani menegakkan aturan terkait perizinan dan bangunan ilegal.

“Ada banyak bangunan ilegal yang berdiri dan tidak ditindak oleh pemerintah, dengan alasan yang tidak jelas, “kata Palilingan, di Manado,Sulawesi Utara, Selasa (25/10/2016).

Dia menyebutkan, contohnya adalah bangunan rumah toko yang berdiri tepat di tepi DAS Tondano di jembatan Miangas, kemudian di depan stadion Klabat yang sudah belasan tahun ada namun tidak bisa dibongkar pemerintah, belum lagi bangunan lain yang tidak berizin namun tetap berdiri di Manado.

Hal tersebut, kata Palilingan, menunjukan, kalau pemerintah tidak bisa menegakkan aturan dengan benar, dan terkesan berkompromi dengan pelanggaran dengan alasan mengejar pendapatan daerah, dan itu menimbulkan kesan tidak punya keberanian untuk tidak punya keberanian.

“Padahal jika mereka mau menegakkan aturan dengan benar, maka masalahnya bisa segera selesai, dan tidak akan muncul berbagai pelanggaran baru,” katanya.

Dia mengatakan, berdasarkan data yang ada, di Manado terdapat 77.096 bangunan di Manado, dimana yang sudah memiliki izin sebanyak 35.211 dan yang belum memiliki sebanyak 41.886. Artinya kata Palilingan masih lebih banyak yang belum berizin daripada yang sudah, dan dari data tersebut penindakan secara hukum oleh pemerintah belum ada, apakah akan dirobohkan, atau disuruh mengurus izin.

“Di sinilah sebenarnya ketegasan pemerintah diuji, apakah mau melakukan penindakan ataukah tidak, jangan hanya memberikan penegasan kepada masyarakat saja, tetapi pengusaha selalu mendapatkan dispensasi,” katanya.

Menurut Palilingan, jika memang pemerintah mau tegas, maka siapapun yang hendak mengurus izin bangunan jika memang tidak memiliki kemampuan, maka pemerintah harus bisa memberikan keringanan, apalagi jika itu masyarakat umum dan ekonomi lemah.

Dia mengatakan, jika memang bisa diberikan kemudahan, bahkan pemutihan, bagi yang sama sekali belum mengurus, sebaiknya pemerintah memberikan penegasan sehingga akan dipandang berwibawa oleh masyarakat.

Dia berharap dengan penegasan peningkatan disiplin yang sedang digenjot oleh wakil wali kota, Mor Bastiaan, pemerintah bisa menegakkan aturan dengan benar, sehingga bisa mengembalikan wibawanya yang sudah jatuh. (DIMS)