Richard Sualang Serap Aspirasi Warga Titsel

Manado, 5/12 (Komunikasulut.com) – Wakil Ketua DPRD Manado, dari PDIP, dr Richard Sualang, menyerap apirasi warga di wilayah Sario, tepatnya di Kelurahan Titiwungen Selatan, Sabtu malam. Ichad, menyampaikan berbagai program yang masih disetujui bersama oleh DPRD Manado dan pemerintah untuk dilaksanakan tahun depan dalam APBD.

“Warga masih bisa menerima layanan kesehatan gratis lewat UC, dan juga masih ada dana santunan duka, karena pemerintah dan DPRD masih menyepakatinya untuk dilaksanakan dalam APBD 2017,” katanya.

Ichad juga mengatakan, jika ada masalah terkait pelayanan sosial kemasyarakatan, jika memang sudah ditetapkan dalam aturan, dia minta warga memahami aturan, tetapi jika memang layanan tidak sesuai aturan, dia menegaskan, akan menyampaikan dan minta pemerintah dalam hal ini instansi yang berwenang untuk memperbaiki kinerja agar tidak merugikan masyarakat.

Kepala lingkungan I, Titiwungen Selatan, Yoseph Mogot mengangkat tentang bantuan bencana yang tak kunjung mereka terima. Padahal warga di wilayah tersebut menjadi korban akibat bencana 15 Januari 2014, dan harusnya masuk dalam kategori rusak berat dan sedang, dan setiap datang selalu ditolak BPBD. Serta menyampaikan tentang sosialisasi di kantor kecamatan tentang revitalisasi bantaran sungai.

Sedangkan ketua LPM Titiwungen Selatan, menyampaikan uneg-uneg mengenai usulan pembangunan lewat Musrenbang yang selalu mentok. “Untung-untungan kalau satu bisa terlaksana, biasanya kami usul dari kelurahan, dari 10 jadi lima di kelurahan dan tinggal satu atau dua di tingkat kota sampai akhirnya tinggal satu saja yang terlaksana,” katanya.

Ichad menjelaskan, memang mengenai bantuan bencana terus menjadi masalah hingga sekarang, karena hampir setiap hari ada yang datang mengeluhkan masalah tersebut. Tetapi dia mengatakan berlapisnya pendataan memang menyebabkan kekacauan dalam penerimaan, dan minta mereka bersabar karena hal tersebut sudah dilakukan oleh BPBD lewat jasa para fasilitator. “Tetapi akan kami tanyakan ke BPBD bagaimana perkembangan masalah tersebut,” katanya.

Dia pun mengatakan, mengenai Musrenbang memang tidak maksimal, tetapi warga bisa menggunakan jalur DPRD. Selain itu, warga juga bisa melaksanakan pembangunan lewat PBL karena itu langsung ke sasaran, asalkan pengelolaan dananya jelas dan tidak ada yang diselewengkan. (Dims)