RDP PD Pasar-Pedagang Dirut Ungkap Ada Japre

Rdp Dengan Dirut PD pasar
Rdp Dengan Dirut PD pasar

Manado 23/5 (Komunikasulut.com) – Rapat dengar pendapat (RDP) antara PD Pasar dan Pedagang Pasar tradisional Manado, yang difasilitasi oleh DPRD Manado berlangsung panas.

Ketua Komisi B DPRD Manado, Revani Parasan, memberikan waktu bagi seluruh peserta RDP mulai dari jajaran direksi PD pasar, pedagang sampai aktivis didengarkan dan disampaikan.

Direktur Utama PD Pasar Manado, Ferry Keintjem, yang didemo sejumlah pedagang menyampaikan penjelasan mengenai kenaikan bea kepada para pedagangan pengumpul tomat dari Rp48 ribu menjadi Rp99 ribu, di pasar-pasar tradisional Manado, dan adanya jatah-jatah preman (Japre) yang disebut-sebut masuk kantong oknum.

Keintjem mengatakan, kenaikan itu dinaikan bukan tanpa dasar, itu dilakukan dengan berbagai pertimbangan berdasarkan masukan dari berbagai pihak, terutama karena banyaknya dana yang hilang sebab bukan masuk ke kas daerah lewat PD pasar namun kepada oknum bernama Noho Poiyo.

Keintjem menyampaikan kronologis dari kelompok tujuh pedagang Lililoyor, yang sebelumnya berjualan pakai “sosiru” pada masa Kowaas, lalu buat tenda pada 2014 dengan catatan bayar Rp5 juta tiap dua bulan selama empat bulan kepada Noho untuk kepentingan pribadi. Namun dibongkar pada zaman Didid Sjafii, Juli-Agustus karena tidak dapat lagi upeti dan alasan jemput Prabowo. Namun karena cape pedagang menghadap Kowaas dan minta tempat itu dengan bayar kontrak Rp23,5 juta, dari 2015-2017, kemudian tenda untuk tiga orang berlanjut sampai 2017 sampai 2019 sebesar Rp9.150.000.000.

Keintjem juga menyampaikan kronologis dari kelompok delapan, yang diperjuangkan oleh Noho, demikian juga kelompok 14 tentang uang tanpa ada kwitansi. Sebab itu, dia mempertanyakan apa yang diperjuangkan LSM apakah kepentingan pedagang atau preman yang minta jatah dari pedagang.

Bahkan sampai selesai RDP, Keintjem kembali menyebutkan hal tersebut kepada wartawan dan mengatakan akan melaporkan hal tersebut kepada aparat penegak hukum, sebab dianggap sudah merugikan daerah.

Sedangkan pedagang tetap mempertanyakan darimana asal Perdis dan apa dasar hukumnya, karena menyalahi aturan dan menyebabkan terjadinya kesulitan pedagang karena memberatkan pedagang.

Asisten I Pemkot Manado, Miclar Lakat, SH, MH mengatakan apa pemerintah hanya memandang dari sisi hukum, tidak mau memberatkan pedagang ataupun direksi.

Sedangkan Kepala Bgaian Hukum Pemkot Manado, Budi Paskah Yanthi Putri, SH, menjelaskan, bahwa PD pasar bekerja berdasarkan Perda 1/2013, dan itu tetap berlaku karena belum dicabut Gubernur karena tidak melanggar apapun. Dia juga menjelaskan pemanfataan dana PD pasar berdasarkan Perda yakni 40 persen PAD, 20 persen cadangan umum, 20 persen direksi, kemudian ada untuk pensiun dan lingkungan.

“Kemudian mengenai Perdis itu disusun oleh direksi berdasarkan perda dan mengikat kedalam perusahaan, juga berbagai masukan dari semua unsur yang menenuhi syarat,” katanya.

Dia juga mengatakan, tidak mudah melaporkan sesorang dengan tindak pidana korupsi, sebab semuanya harus memenuhi unsur, apakah yang dilaporkan orang, badan atau koorporasi?

RDP yang melibatkan semua unsur tersebut, akhirnya selesai meskipun banyak yang tidak puas. (Dims)