Kumaat: Pemerintah Harus Hentikan Kelompok Radikal Dengan Cara Represif!!

Ketua Fraksi PDIP DPRD Sulut, Teddy Kumaat. (fto:ist)

Manado, KomunikaSulut – Situasi NKRI yang saat ini sedang carut-marut dilanda ancaman kelompok radikal, membuat seluruh unsur dan komponen bangsa di setiap daerah di Indonesia melakukan pergerakan masiv dalam rangka mencegah dan menanggulangi kekacauan yang berpotensi terjadi. Namun, hal itu saja pastinya tidak akan cukup untuk menghentikan pergerakan kelompok radikal tersebut. Dibutuhkan langkah yang tegas dan konkrit dari Pemerintah Indonesia untuk benar-benar memutuskan rantai pergerakan mereka di Bumi Indonesia yang kita cintai ini.

Terkait itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD Sulut, Teddy Kumaat, turut angkat suara menanggapi situasi NKRI yang sedang diteror oleh kelompok–kelompok intoleransi. Dalam wawancaranya via texting dengan pewarta KomunikaSulut, pada Kamis (25/5/2017), Teddy Kumaat menuturkan bahwa pertumbuhan kelompok-kelompok radikal di Indonesia dikarenakan mereka memanfaatkan sisi lemah dari sistem demokrasi, era-Reformasi, dan penerapan kebijakan kebebasan berorganisasi yang ada di Indonesia. Sehingga, pemerintah harus mengambil langkah yang radikal dan represif untuk bisa menangani hal ini secepat mungkin.

“Harus diakui bahwa Islam Radikal tumbuh subur di Indonesia, khususnya dalam 2 dekade terakhir. Mereka memanfaatkan sisi lemah dari sistem demokrasi, era-Reformasi yang menjunjung tinggi HAM, dan kebebasan dalam berpendapat maupun berorganisasi di Indonesia, sebagai sarana untuk pertumbuhan organisasi mereka. Sehingga, hal yang terjadi saat ini ada yang ingin negara Khilafah, ada pula yang ingin Indonesia Bersyariah. Yang keduanya itu bertentangan dengan Pancasila,” tutur Teddy.

Selain itu, tambah Teddy, kemampuan mereka dalam membangun network membuat mereka bisa masuk di dalam instansi pemerintah maupun swasta, dan sampai di tingkat kabinet. Demikian kaderisasi juga mereka lakukan dari tingkat TK sampai universitas. Begitupun mereka berjuang dengan strategi teror dan sistemik, yang artinya menggunakan cara-cara kekerasan dan cara-cara normative, seperti halnya membentuk organisasi-organisasi resmi, tetapi semuanya punya tujuan yang sama, yaitu mengganti dasar negara dan menguasai pemerintahan.

Melihat situasi terkini, pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dilakukan pemerintah, masihlah belum cukup untuk menyelesaikan masalah radikalisme ini. Hal ini disebabkan penganut radikalisme di Indonesia sudah ada hampir di semua instansi dan semua tingkatan umur maupun kelompok masyarakat.

Dengan demikian, untuk menangani masalah ini pemerintah harus berani menggunakan cara-cara yang radikal dan represif dalam menghadapi kelompok-kelompok radikal tersebut. Seperti halnya yang dilakukan oleh Presiden Mesir saat ini, Jendral Abdul Fattah Al-Sisi, yang bisa membubarkan semua orgnisasi radikal, membersihkan seluruh instansi pemerintah dari paham radikal, dan mengadili semua individu penganut paham radikal tanpa pandang bulu melihat jabatannya. Yang pada prinsipnya, Presiden Mesir menghentikan pergerakan kelompok-kelompok radikal tersebut dengan menggunakan cara yang radikal.

Jika Indonesia tidak melakukan cara yang demikian, maka terjadinya disintegrasi bangsa di NKRI tidak akan terelakan nantinya dan teror yang sedang terjadi di wilayah-wilayah yang ada di Indonesia tidak akan berhenti sampai akhirnya kelompok-kelompok radikal tersebut bisa mengganti dasar negara dan menguasai pemerintahan, tegas Teddy. (rezkykumaat)