Siso: Penetapan Komisioner Bawaslu RI Periode 2017-2022 Mencederai Perasaan Kebatinan Kedaerahan

Max L. Siso, Tokoh Pemerhati Budaya berdarah Sanger-Talaud yang sekaligus merupakan Politisi Senior di Sulut.

Manado, KomunikaSulut – Penetapan ketujuh orang anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan lima orang anggota Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia peroide 2017-2022 oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada 10 April 2017. Yang kemudian telah resmi dilantik oleh Presiden RI, Ir. Joko Widodo, di Istana Negara pada 11 April 2017. Pada saat ini penerapan kebijakan tersebut kian menjadi polemik di rana publik NKRI, terlebih khusus di kalangan para Pemerhati Pemilu dan Pemerhati Sosial yang ada di Sulawesi Utara.

Tokoh Pemerhati Budaya berdarah Sanger- Talaud yang sekaligus merupakan Politisi Senior di Sulut, Max L. Siso, turut angkat bicara menanggapi persoalan ini. Dalam wawancaranya dengan pewarta KomunikaSulut pada Sabtu (10/6/2017), Max Siso mengatakan bahwa penerapan kebijakan yang dilakukan oleh panitia seleksi Bawaslu RI dalam menentukan komposisi kelima orang anggota Komisioner Bawaslu RI periode 2017-2022 sangat mencederai perasaan kebatinan kedaerahan masyarakat di NKRI. Sehingga, diharapkan proses ini harus ditunda terlebih dahulu, oleh karena ditakutkan akan menimbulkan pergerakan spontanitas pembangkangan terhadap berbagai kebijakan nasional yang dapat mengurangi semangat partisipasi masyarakat di daerah terhadap agenda-agenda nasional.

“Dalam hal ini, persoalannya terletak pada penerapan kebijakan panitia seleksi Bawaslu yang menimbulkan kegaduhan di antara para pemerhati pemilu dan pemerhati sosial. Yang mana penetapan kebijakan oleh panitia seleksi yang terkesan sungguh tidak mempertimbangkan suasana kebatinan daerah oleh karena komposisi anggota komisioner yang mencerminkan 4 anggotanya berstatus muslim, sedangkan hanya 1 anggota yang bertstatus nasrani. Sehingga, komposisi 4-1 ini bisa memicu adanya kesimpulan sepihak yang menganggap Bawaslu telah tersusupi oleh kekuatan radikalisme dan ini sangat berbahaya,” ujar Max.

Situasi politik nasional saat ini, lanjut Max, telah meninggalkan berbagai episode dan persoalan tentang bagaimana persatuan kebangsaan telah diperuncing, dipecah-belah, dan di retak-retakan. Sementara saat ini, Bawaslu justru melahirkan sebuah kebijakan yang begitu sangat mencederai perasaan kebatinan kedaerahan, terlebih khusus di Sulut, terkait dengan penetapan komposisi anggota komisioner. Bawaslu RI sesungguhnya harus memahami bahwa mereka tidak menguasai persoalan di daerah. Oleh karena itu, seharusnya Bawaslu menghindari segala kebijakan-kebijakan yang bisa dianggap dan dikonotasikan sebagai sebuah penguasaan.

Hal ini saya katakan bukan karena tidak “Nasionalism.” Nasionalisme Indonesia dikelolah dalam spirit taman sari, yang artinya kita beragam namun mempunyai satu tujuan. Karena satu tujuan bukan berarti mengeleminasi peran dari daerah lain untuk menentukan jalannya sejarah bangsa ini. Demikian juga, kita ini adalah tunggal ika. Tapi tunggal ika dalam sebuah tujuan. Tunggal ika yang berarti bahwa kita bersama-sama mengerjakan masa depan bersama oleh karena di dalam tunggal ika tersebut juga ada Bhinneka. Adapun kita juga beragam dalam peran, tapi juga satu dalam tujuan. Karena ketika kita tidak menghormati keberagaman dalam peran, hal ini justru akan semakin memperuncing dan memperlebar jarak keretakan-keretakan kebangsaan.

Maka dari itu, saya minta kepada Bawaslu RI agar bisa menunda proses ini sampai pada berakhirnya segala persoalan mengenai perasaan kebatinan kedaerahan yang ada di NKRI. Dikarenakan kalau tidak seperti itu, situasi politik nasional yang sekarang ini masih runcing dan ditambah dengan persoalan ini. Ditakutkan bisa berpotensi menggerakan spontanitas masyarakat untuk terpicu dalam pembangkangan terhadap berbagai kebijakan nasional dan juga bisa mengurangi semangat partisipasi masyarakat di daerah, terlebih khusus di Sulut, dalam berkontribusi pada agenda-agenda nasional. Dengan demikian, hal ini harus dimasukan dalam gapura tanda awas, sehingga hal ini jangan sampai terjadi, tegas Max.

Selain itu juga, mantan Ketua KPU Manado, Dolfie Angkouw, ikut mengomentari kinerja panitia seleksi Bawaslu RI dalam menetapkan keseluruhan 12 Komisioner dari dua Lembaga RI penyelenggara Pemilu tersebut. Dalam wawancara via “texting” dengan pewarta KomunikaSulut, Dolfie mengatakan bahwa tim panitia seleksi Bawaslu RI biasanya akan mempertimbangkan faktor kearifan lokal di dalam menerapkan kebijakan tersebut. Itu adalah faktor secara tidak tertulis yang sering menjadi bahan pertimbangan supaya tidak menimbulkan kecemburuan di masyarakat.

“Ya biasanya hal-hal itu ada pertimbangan kearifan lokal. Memang secara tidak tertulis, supaya tidak membuat kecemburuan di masyarakat,” ungkap Dolfie.

“Memang saat ini hal-hal seperti itu bersifat sensitif. Jadi kedepannya Bawaslu juga harus mempertimbangkan hal itu, seperti halnya proses rekrutmen tim seleksi yang harus jelas dalam bentuk peraturan atau pentunjuk pelaksanaan Bawaslu maupun proses penjaringan tim seleksi sampai pada keputusan penetapan tim seleksi harus transparan,” tambahnya.

Keputusan pengangkatan Komisioner KPU dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum. Sementara itu, pengangkatan Komisioner Bawaslu ditetapkan melalui Keppres Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Kedua keputusan itu dibacakan Deputi bidang Aparatur Sekretariat Negara di Istana Negara.

Keduabelas orang anggota Komisioner dari dua Lembaga RI penyelenggara pemilu tersebut, telah terpilih melalui serangkaian proses uji kelayakan dan kepatutan Komisi II DPR dan telah disahkan dalam rapat paripurna DPR.

Adapun, berikut daftar nama-nama anggota Komisioner KPU dan Bawaslu yang telah dilantik:

  1. Komisioner KPU periode 2017-2022:
  • Arief Budiman (Ketua)
  • Pramono Ubaid Tanthowi
  • Wahyu Setiawan
  • Ilham Saputra
  • Hasyim Asy’ari
  • Viryan
  • Evi Novida Ginting Manik
  1. Komisioner Bawaslu periode 2017-2022:
  • Abhan (Ketua)
  • Ratna Dewi Pettalolo
  • Mochammad Afifuddin
  • Rahmat Bagja
  • Fritz Edward Siregar (rezkykumaat)