Pansus DPRD Manado Bahas LKPJ 2016

Pansus LKPJ dipimpin Ketuanya, Robert Laoh Tambuwun, SH membahas LKPJ 2016 dalam perhitungan anggaran bersama eksekutif dipimpin Plt Sekdakota Rum Usulu, yang diawai dan koordinator Pansus Wakil Ketua DPRD Manado, Dr. Richard H Sualang. (Dims)

Manado, 6/7 (Komunikasulut.com) – Panitia khusus (Pansus), DPRD Manado, bersama pemerintah kota membahas laporan pertanggungjawaban (LKPJ) pelaksanaan APBD 2016, dalam perhitungan anggaran 2016.

“Pembahasan bersama dengan semua perangkat daerah, mengenai penggunaan anggaran serta pelaksanaan kegiatan selama setahun penuh,” kata Ketua Pansus, Robert Laoh Tambuwun, di Manado.

Tabuwun mengatakan, perangkat daerah melaporkan apa saja yang dilakukan selama tahun 2016, apakah sudah sesuai dengan belanja langsung maupun tak langsung pada setiap perangkat daerah.

Plt Sekretaris Daerah Kota Manado, Rum Usulu, mengatakan setiap perangkat daerah menyampaikan dan melaporkan semua kegiatan yang dilakukan tidak boleh tidak.

Koordinator Panitia khusus, Richard Sualang, mengatakan sebaiknya pembahasan tersebut, harus dilakukan sesuai dengan buku LKPJ yang disampaikan pemerintah, dan berapa penggunaan anggaran serta berapa rupiah nominalnya.

“Kita bahas saja yang ada, kalau menunggu di buku LHP, lebih panjang, meskipun memang Manado dapat opini WDP,” katanya.

Dia mengakui opini WDP, juga merupakan, kegagalan DPRD sebab ikut bertanggungjawab sebagai pengawas jalannya pemerintahan selama setahun penuh, namun berapa anggaran yang dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

Sementara pembahasan APBD tersebut berlangsung alot karena sejumlah anggota DPRD berkeras agar buku LHP 2016 yang sudah diserahkan BPK dihadirkan supaya kegagalannya terlihat.

Dinas Kesehatan menjadi perangkat daerah pertama yang menyampaikan laporannya, melalui kepala dinas Robby Mottoh, dimana pada tahun 2016, ada 23 kegiatan yang dilaksanakan yang dihujani pertanyaan dan desakan pemerintah untuk melaksanakannya.

“Kami juga memberikan bantuan hibah kepada PMI, KPA serta program UC tahun lalu yang menjadi masa terakhir bagi pemerintah untuk melaksanakan perlindungan tersebut dan sudah berintegrasi dengan BPJS kesehatan,” katanya.