WR 3: PK2MB Unsrat Tidak Boleh Ada Perploncoan dan Pungli

Manado, KomunikaSulut – Dalam rangka menyambut penyelenggaraan kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PK2MB) di Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, yang akan segera dimulai pada hari Selasa (25/7/2017), Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Prof. Dr. Ir. Hengki Johanis Kiroh, M.S, memperingatkan kepada segenap civitas akademika Unsrat yang akan mengkoordinir langsung berjalannya kegiatan PK2MB, agar tidak melanggar aturan-aturan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan oleh Pemerintah maupun Universitas.

Seperti halnya praktek perploncoan dan pungutan liar (Pungli) yang masih kerab terjadi di lingkungan perkuliahan, WR 3 memberikan keterangan kepada pewarta KomunikaSulut pada Jumat (21/7/2017), bahwasanya jika ada oknum di fakultas, entah itu mahasiswa maupun pegawai yang terbukti dan kedapatan melakukan hal tersebut, maka dari pihak Universitas sendiri akan langsung memberikan sanksi yang tegas.

“Sebagaimana peraturan Pemerintah yang telah menetapkan bahwa konsep perpeloncoan sudah tidak boleh lagi dilakukan di lingkungan perkuliahan, maka saya katakan jika masih ada oknum-oknum di fakultas yang terbukti kedapatan melakukan hal itu pastinya akan langsung diberikan sanksi tegas oleh pihak Rektorat. Demikian juga, jika ada kedapatan staf/pegawai yang melakukan praktek pungli maka akan langsung diproses sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,” tegas WR 3.

Dengan demikian, kedepannya WR 3 mengharapkan kegiatan PK2MB di Unsrat bisa berjalan dengan baik, apalagi berbagai materi PK2MB yang berhubungan dengan wawasan kebangsaan bisa diimplementasikan kepada para mahasiswa baru. Sehingga, kedepannya mereka bisa mengimplementasikan materi ini di dalam kehidupan mereka masing-masing.

“Harapan saya kedepannya, kiranya kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, terutama dengan berbagai materi yang berhubungan dengan wawasan kebangsaan sebagaimana merupakan panduan dari pusat. Hal ini semoga bukan hanya mereka pahami, tapi bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan mereka sebagai anak bangsa,” tutup WR 3.

Sebagaimana diketahui, perihal pelaksanaan kegiatan PK2MB di perguruan tinggi di Indonesia, telah diatur dalam Surat Edaran Kemenristekdikti Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 01/DJ-Belmawa/SE/VII/2015 perihal PK2MB, Keputusan Dirjen Dikti Kemendikbud RI Nomor 25/DIKTI/Kep/2014 yang mengatur tentang Panduan Umum PK2MB, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 yang mengatur tentang Pendidikan Tinggi.

Demikian juga, dasar hukum yang mengatur tentang adanya tindak pidana Pungli tercantum dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi dan diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 368, 415, 418, dan 423. (rezkykumaat)