Komisi VI DPR RI Kontra Kenaikan Harga Cukai Rokok

Jakarta, KomunikaSulut – Wacana kenaikan harga cukai rokok oleh pemerintah RI sebesar 10,04 persen pada Senin (1/1/2018), dinilai anggota Komisi VI DPR RI, Ir. Bambang Haryo Soekartono, tidak akan memberikan sumbangsih yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Malahan akan sangat merugikan masyarakat yang menggantungkan mata pencahariannya pada industri ini.

Disadur dari dpr.go.id, Soekartono mengatakan, “Masyarakat tidak diberikan keuntungan lebih dengan cukai dinaikkan, malah menjadi korban biaya yang demikian mahal. Kena beban pembiayaan tapi pendapatan berjalan di tempat. Judulnya pemerintah panik cari duit sebanyak-banyaknya, duit tak didapat justru dampaknya malah negatif pada ekonomi kita,” jelas kader Fraksi Gerindra Dapil Jawa Timur 1 tersebut .

“Kerugian ekonomi jika cukai rokok dinaikkan adalah pada daya beli masyarakat yang menurun. Dia mengatakan daya beli bukan untuk membeli rokok saja tapi juga berakibat pada kebutuhan sehari-hari akan menurun, otomatis pertumbuhan ekonomi akan lebih menurun lagi. Tidak hanya itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga dikorbankan karena kenaikan cukai rokok,” tambahnya.

Sebanyak 20 juta lebih UMKM kita penjual rokok, lanjut Soekartono, karena jika cukai dinaikkan akan membuat mereka tidak mampu menjual barang dalam jumlah yang besar. Karena terlalu mahalnya harga rokok dan ini akan mematikan UMKM-UMKM kita yang secara riil mereka sebenarnya topang tonggak dari pada pertumbuhan ekonomi kita. Bagaimanapun, ekonomi kita ditopang oleh UMKM.

Sikap pemerintah dinilai tidak rasional, karena terus meningkatkan target penerimaan cukai rokok dan tarif cukai, tapi di sisi lain juga menggembosi industri rokok. Peningkatan tarif cukai, kampanye tanpa rokok, dan aturan tentang kawasan tanpa rokok merupakan cara pemerintah menekan industri rokok.

Kalau kementerian keuangan tidak cermat mengkaji dan menganalisa dampak kenaikan cukai rokok, maka negara juga akan kesulitan mendapatkan devisa terbesar nomor dua yaitu rokok. Menurut Bambang, sebesar 150 triliun devisa yang disumbangkan dari industri rokok. Lebih lanjut dia menyampaikan akan banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan jika industri rokok menurun akibat pajak cukai rokok yang dinaikan.

Kenaikan ini harga cukai rokok ini akan menggerus ratusan sampai jutaan petani tembakau dan buruh tani tembakau. Ditambah lagi, karyawan pabrik-pabrik sangat menggantungkan nafkanya dari upah kerja.

Jika rencana itu jadi dilakukan, maka yang bakal terjadi adalah kolapsnya industri rokok yang berakibat pada perumahan dan PHK pekerja rokok. Bila itu terjadi, maka target pemerintah untuk cukai rokok tak bakal terpenuhi. Rencana penetapan tarif cukai tersebut dianggap tidak rasional dan membebani industri rokok. Terlebih perekonomian Indonesia saat ini belum menunjukkan gejala peningkatan signifikan, tandas Soekartono. (RE)