Komisi VIII DPR RI Jaring Masukan RUU PKS di Manado

Manado, KomunikaSulut – Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) mengadakan kunjungan ke Manado dalam rangka menyerap masukan dan data-data empiris yang menunjang penyelesaian RUU PKS, Jumat (20/10/2017).

Dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII, H. Iskan Qolba Lubis, M.A, kunjungan bermaksud untuk menjaring segala masukan dari daerah-daerah perihal kekerasan seksual. Karena, pada dasarnya setiap daerah memiliki masalah terkait yang beragam.

Dikutip dalam DPR RI, Lubis mengatakan, “Kita saat ini sedang membahas RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, maka perlu masukan dari daerah-daerah karena setiap daerah memiliki masalah yang berbeda-beda,” jelasnya.

“Dengan adanya masukan dari setiap daerah, data yang didapat akan lebih komprehensif perihan kepentingan lokal. UU ini diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahann kekerasan seksual yang berbeda-beda,” tambahnya.

Saat ini, lanjut Lubis, Indonesia dihadapkan dengan kondisi kompleksitas permasalahan perempuan dan anak. Kekerasan terhadap perempuan dan anak menempati urutan pertama. Bahkan, saat ini Indonesia berada pada posisi darurat kekerasan. Dalam kurun waktu yang sangat singkat terjadi peningkatan yang sangat signifikan.

Data menunjukkan bahwa empat tahun terakhir (2014-2017), kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai lebih 50% dari seluruh kasus kekerasan yang ada. Pada 2014 sebesar 52% dari 4.638 kasus merupakan kasus kekerasan terhadap anak. Pada 2015 sebesar 58% dari 6.726 kasus kekerasan. Pada Januari-April 2016 tercatat 48% kekeresan seksual dari 339 laporan kasus kekerasan yang masuk. 60% kekerasan pada 2016 dilakukan oleh anak di bawah 17 tahun.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menempati kasus yang paling banyak diadukan, yaitu 903 kasus atau 88% dari total 1.022 kasus yang masuk. Untuk kekerasan di ranah rumah tangga dan relasi personal, kekrasan terhadap istri menempati peringkat pertama, 5.784 kasus (56%) disusul kekerasan dalam pacaran 171 kasus (21%).

Di ranah rumah tangga dan personal, prosentase tertinggi adalah kekerasan fisik 42% dari 4.281 kasus. Diikuti kekerasan seksual (31%) dari 3.495 kasus, kekerasan psikis 14% (1.451 kasus), dan kekerasan ekonomi 10% (978 kasus). Untuk KDRT dan personal, perkosaan menempati posisi tertinggi 1.389 kasus diikuti pencabulan 1.266 kasus, tandas Lubis.

Selain itu, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulut, Jhon Palandung, menungkapkan kasus kekerasan seksual di Sulut mayoritasnya disebabkan karena minuman beralkohol dan faktor ekonomi.

“Kasus kekerasan seksual yang terjadi di Sulut kebanyakan disebabkan oleh faktor minuman beralkohol dan ekonomi,” ungkapnya. (RE)