Kemenristekdikti Akan Cabut Izin PTS Tidak Penuhi Kriteria Akademik di 2019

Jakarta, KomunikaSulut – Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) wacanakan menertibkan seluruh Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Indonesia yang tidak sesuai standar minimal layanan akademik. Kebijakan ini berlandaskan Permenristekdikti 100/2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pencabutan Izin PTS, dan akan diberlakukan mulai 2019 mendatang.

Dikuti dalam JPNN, Menristekdikti, Prof. H. Mohammad Nazir, Ph.D, Ak, mengatakan jumlah mahasiswa menjadi salah satu indikator sehat atau tidaknya suatu PTS. Jika mencapai seribu orang lebih, maka PTS tersebut bisa dikatakan sehat. Untuk mencegah pencabutan izin terhadap suatu PTS karena tidak memuhi salah satu syarat akademik tersebut, maka diwajibkan untuk merger (Penggabungan dua perseroan untuk menjadi satu, dengan tetap menggunakan nama salah satu perseroan yang telah disepakati. Dan segala kekayaan dari perseroan yang dinonaktifkan akan di masukan kepada perseroan yang tetap berdiri).

“Salah satu indikator sehatnya PTS adalah jumlah mahasiswa. Seperti halnya, jika jumlah mahasiswanya mencapai seribu orang lebih, maka PTS bisa dikatakan sehat. Di Indonesia sendiri ada sekitar dua ribuan unit PTS yang jumlah mahasiswanya kurang dari seribu orang,” paparnya.

“Jika PTS yang jumlah mahasiswanya kurang dari seribu orang, maka mereka diwajibkan untuk merger. Hal ini untuk menanggulangi terjadinya pencabutan izin kepada salah satu PTS yang tidak memenuhi kriteria akademik,” tambahnya.

Selain itu, Kepala Bidang Kelembagaan dan Sistem Informasi Kopertis Wilayah VII Jawa Timur, Purwo Bekti, menuturkan salah satu ketentuan dalam Permenristekdikti 100/2016 yang juga harus ditaati adalah jumlah program studi (prodi).

’’Untuk universitas, jumlah prodi minimalnya 10 unit. Perinciannya enam prodi rumpun eksakta dan empat prodi rumpun sosial. Jika ada PTS yang jumlah prodinya kurang dari 10 unit, maka siap-siap untuk dicabut izinnya pada 2019 nanti. Untuk mencegah hal tersebut, kami sarankan untuk segera melakukan merger,” tegasnya.

Untuk PTS yang ingin mengusulkan merger, lanjut Bekti, baru akan dibuka pada Senin (1/1/2018). Dalam kondisi normal, usulan merger kami buka 2 kali 1 tahun. Namun, untuk kali ini jangka waktu usulan merger tidak akan dibatasi dan akan kami buka sepanjang tahun 2018.

Dalam hal ini, jumlah mahasiswa juga berkaitan dengan pengelolaan keuangan kampus. Tidak bisa pungkiri, semakin sedikit mahasiswa, maka uang yang dikelola PTS juga sedikit. Kondisi keuangan yang tidak sehat, berpotensi memunculkan kecurangan atau pelanggaran akademik. Contohnya, karena uang terbatas, dosen tetapnya sedikit. Ujungnya tatap muka perkuliahannya tidak sesuai ketentuan. Tetapi serigkali terjadi dalam kondisi seperti itu mahasiswa akan tetap diluluskan.

Memang indikator ini tidak bisa dipukulrata untuk menyimpulkan bahwa kampus-kampus seperti ini bakal menerapkan praktik jual-beli ijazah. Namun potensi penyimpangan di PTS yang tidak sehat keuangannya cukup besar. Dan tidak bisa dipungkiri, PTS hidup dari uang yang masuk dari mahasiswa, tandas Bekti.

Diketahui, salah satu keuntungan PTS melakukan merger adalah dalam hal akreditasi. Jika PTS I yang tidak memenuhi syarat akademik dengan berakreditasi C dan bergabung dengan PTS II berakreditasi B, maka secara otomatis PTS I akan mengikuti akreditasi PTS II. (RE)