Fraksi Demokrat Siapkan Usulan Revisi Perppu Ormas

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan Dr. Ir. Agus Hermanto, M.M. (fto;ist).

Jakarta, KomunikaSulut – Sikap Fraksi Partai Demokrat sebagai Partai penyeimbang tegas dan jelas. Menerima Perppu Ormas jika dilakukan revisi dan menolak jika pemerintah tidak melakukan revisi. Demikian dikatakan Wakil Ketua DPR Korinbang Agus Hermanto yang juga sebagai Dewan Pembina Partai Demokrat.

Agus menyampaikan bahwa dari pertemuan Fraksi Partai Demokrat dengan Mendagri dan Menkominfo, diperoleh hasil bahwa Pemerintah berkomitmen akan melakukan revisi. Fraksi Partai Demokrat telah menyiapkan usulan revisi tersebut.

“Ormas tidak boleh dianggap sebagai ancaman, tetapi menjadi mitra negara dan pemerintah dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan baik. Namun, sebagaimana organisasi atau lembaga lain, ormas wajib mentaati aturan yg ditetapkan oleh negara. Inilah semangat demokrasi dan rule of law,” ucap Agus Hermanto dalam berita rilisnya Jumat (27/10/2017).

Ia juga memaparkan, Partai Demokrat menegaskan Perppu  tentang  Ormas harus direvisi terbatas untuk penyempurnaan UU Ormas. “Revisi yang substansi dari Partai Demokrat adalah adanya proses hukum pengadilan sebelum pembubaran ormas; Pengaturan proses tindakan pada ormas yang nyata-nyata diduga bertentangan dengan Pancasila dengan tetap memedomani “due process of law”; dan pengaturan pemidanaan terhadap anggota ormas yang dibubarkan tidak bisa digeneralisasi karena berpotensi terjadi kriminalisasi. Pemidanaan terhadap anggota harus berpedoman kepada KUHP & KUHAP,” pungkasnya sebagaimana dilansir komunikasulut.com dari dpr.go.id. (RE)