Pansus Revisi Perda 3/2011 Marah Perangkat Daerah Absen Pembahasan

Manado, 27/10 (Komunikasulut.com) – Pansus revisi Perda nomor 3/2011 tentang Retribusi Jasa Umum, marah karena perangkat daerah tidak hadir membahas revisi Perda tersebut, Jumat.

“Sepertinya perangkat daerah ini tidak mau menaikan target pendapatan asli daerah, karena hampir tidak pernah hadir, kecuali Dinas Kominfo yang rajin dan bersemangat membahas hingga selesai tadi,” kata ketua Pansus Anita Deblouwe, didampingi Lineke Kotambunan, Arthur Rahasia dan Winston Monangin.

Menurutnya, PD yang tak pernah hadir sejak awal adalah Dinas Perhubungan, Perindustrian dan Perdagangan dan camat, lainya seperti Dinas Kesehatan dan lingkungan hidup susah pernah datang.

“Kelihatannya hanya Dinas Kominfo yang serius membahas Ranperda untuk meningkatkan PAD Manado, sedangkan yang lainnya tidak mau, padahal dari jadwal pukul 10.00 Wita, kami mulai sudah pukul 10.30 Wita yang ada hanya satu PD itu saja, lainnya tidak muncul tanpa alasan,” kata Anita.

Demi menunggu perangkat daerah yang lain, Pansus yang ada saat itu yakni Anita Deblouwe, Lineke Kotambunan, Winston Monangin dan Athur Rahasia, menskors rapat yang juga bertepatan dengan waktu salat Jumat, dan dijadwalkan mulai pukul 14.00 Wita, namun PD juga tidak datang.

Sampai akhirnya pihak Sekretariat menyampaikan hal tersebut kepada asisten I Setda dan mengiyakan akan menyuruh datang PD, namun yang muncul baru staf bagian hukum untuk mengambil draf, kemudian pada pukul 15.40 Wita, muncul dari Dinas Perhubungan, dan sebuah instansi lainnya.

“Maaf karena sudah lewat, kami tidak mencabut skors disambung saja pekan depan, padahal ada banyak yang harus dibahas,” kata Anita, diamini Lineke dan Lily Binti.

Dia mengatakan, akan menyampaikan hal tersebut kepada pimpinan DPRD untuk diteruskan kepada wali kota dan wakil wali kota, karena PD terkesan tidak serius membahas.

“Hal ini berhubungan dengan PAD, jika Perda ini tak diselesaikan, maka PAD susah ditarik dari semua potensi yang ada berdasarkan aturan, sebab itu kami minta supaya pemerintah serius dalam pembahasan,” katanya.

Sementara Kepala Dinas Kominfo Erwin Kontu, melalui Sekretaris Dinas, Soleman Montori didampingi salah satu Kepala Bidang, Franky Mocodompis, menyatakan pembahasannya mereka sudah selesai, tinggal menunggu penetapan. (Dims).