Pemerintah Masih Kontra Pelaksanaan Reuni Aksi 212

Wakil Ketua DPR RI, Fadly Zon dan Fahri Hamzah, terima audiensi Ulama se-DKI di Kantor DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (30/11/2017). (fto:ist)

Jakarta, KomunikaSulut – Alumni Aksi 212 akan menggelar Reuni Aksi Damai 212 di Monumen Nasional, Jakarta, Sabtu (2/11/2017). Kesiapan panitia ditandai dengan kunjungan Sekjen Forum Umat Islam (FUI), Muhammad Al Khaththath, Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI), Slamet Maarif, beserta jajaran menemui Wakil Ketua DPR RI, Fadly Zon dan Fahri Hamzah di Gedung DPR RI, Kamis (30/11/2017), untuk beraudiensi. Audiensi membahas tentang mekanisme kegiatan dan membahas terkendalanya izin kegiatan oleh pemerintah.

Disadur dari dpr.go.id, Wakil Ketua DPR RI, Fadly Zon dan Fahri Hamzah, sangat antusias dengan penyelenggaraan kegiatan dan menghimbau pemerintah untuk tidak berpikiran negatif dengan tujuan penyelenggaraan kegiatan, sehingga perlu diberikan suport dan tidak dihambat.

“Ini adalah kegiatan damai dan merupakan kegiatan keagamaan, serta dari pemerintah Jakarta juga sudah membuka monas untuk acara seperti itu. Kegiatan ini harus diamankan dan harus dijaga, sehingga tidak ada yang provokasi karena saya yakin acara ini akan berjalan dengan sangat damai seperti aksi tahun lalu,” ujar Fadli Zon.

“Ini sebuah trauma yang dialami oleh pemerintah Joko Widodo, padahal acara ini merupakan aksi damai dan berisikan kegiatan positif. Pemerintah seharusnya tidak menghambat aspirasi masyarakat dalam mengikuti aksi damai ini karena aspirasi masyarakat tidak boleh dilarang-larang. Setiap pretensi dari kekuasaan untuk membungkam suara kita sekecil apapun harus dilawan. Karena masa depan kita adalah kebebasan kita,” tutur Fahri Hamzah.

Selain itu, Sekjen FUI, Muhammad Al Khaththath, menjelaskan tujuan kunjungan ke DPR RI dan menjelaskan mekanisme kegiatan Reuni Aksi Damai 212 yang akan diselenggarakan dua hari lagi.

“Reuni ini bukan hanya sekedar aksi atau demo semata, tetapi juga berisikan salat tahajud, subuh berjamaah, serta nasehat agama dari para ulama. Pada kesempatan itu, pihaknya juga mengajak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden, Jusuf Kalla untuk menghadiri acara itu termasuk alumni 212,” paparnya.

“Saya mengklarifikasi pemberitaan di media yang menyatakan kami di biayai oleh salah satu partai untuk menyelanggarakan kongres 212. Dibiayai dari mana? Lunasin gedung BPH Cempaka Putih saja memakai jaminan BPKB mobil dari salah satu pengurus,” tandasnya.

Pada Rabu (29/11/2017), Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto, mengatakan kepada awak pers tentang keinginannya supaya Reuni Aksi Damai 212 tidak dilaksanakan.

“Jangan lagi diganggu dengan usaha-usaha seperti ini yang tujuannya saya belum tahu. Tidak perlu menghabiskan energi kita sebagai bangsa,” ujar Wiranto usai menjadi pembicara di Sesko TNI, Jalan Martanegara, Kota Bandung, Rabu (29/11/2017).

Kalau aksi 212 dan 411, lanjut Wiranto, itukan gerakan situasional menghadapi kondisi saat itu dan sudah selesai. Dan sekarang (Ahok) sudah di tahanan, masuk ke penjara. Lalu apalagi?

Lebih baik energi itu digunakan pada hal-hal yang positif, seperti halnya untuk membantu pembangunan dan membantu mengamankan lingkungan menghadapi terorisme dan radikalisme. (RE)