DPR RI Segera Revisi UU Penyiaran

Jakarta, KomunikaSulut.Com — Era teknologi dunia yang semakin berkembang dan canggih membuat berbagai hal dalam penggunaannya semakin efektif, efisien dan instan. Hal ini menyebabkan berbagai peradaban dunia berlomba-lomba untuk mengikuti serta berusaha menyesuaikan diri dengan kemajuan tersebut. Tak ubahnya Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dianggap sejumlah wakil rakyat sudah tidak relevan dengan era milenial saat ini.

Disadur dari dpr.go.id, Anggota Komisi 1 DPR RI Bidang Pertahanan, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika, H. Sukamta, Ph.D, menginisiasikan agar DPR segera menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran sebagai RUU Inisiatif DPR. Sehingga, UU Penyiaran yang lama bisa direvisi.

“RUU Penyiaran ini mendesak untuk segera ditetapkan sebagai RUU inisiatif DPR. UU Penyiaran yang lama sudah tidak relevan sebagai efek perkembangan teknologi digital yang sangat luar biasa cepat. Di sisi lain, Indonesia sebagai negara dengan luas wilayah yang sangat besar masih menggunakan teknologi analog yang sangat ketinggalan,” tutur anggota Fraksi PKS tersebut, Rabu (31/1/2018).

Namun diketahui, setelah sempat molornya proses inisiasi ini di rana Badan Legislasi DPR, akhirnya para pimpinan fraksi DPR bersama pimpinan DPR telah sepakat untuk melegitimasi tindak lanjut penetapan RUU Penyiaran sebagai RUU Inisiatif DPR sesegera mungkin. Pimpinan DPR telah memfasilitasi pertemuan antara Pimpinan Komisi I DPR, Pimpinan Baleg DPR dengan para Pimpinan Fraksi untuk mencari jalan keluar atas lambatnya proses pembahasan RUU Penyiaran.

“Kesepakatan ini yang kita tunggu-tunggu –karena sempat melambatnya pembahasan di Badan Legislasi. Semoga di rana Badan Musyawarah DPR juga dapat segera menyelesaikan proses harmonisasi untuk selanjutnya dibawa ke rapat paripurna pada masa sidang saat ini untuk disepakati sebagai RUU usulan DPR,” tandas Sukamta. (RE)