Presiden Mahasiswa di Sulut Tanggapi Insiden Kartu Kuning Jokowi

Jajaran Ketua BEM/Presma dari 4 universitas yang ada di Sulut; Presma Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Combyan Lombongbitung, Presma De La Salle Manado, Dennis Manorek, Presma Universitas Pembangunan Indonesia (Unpi) Manado, Rendi Turangan dan Presma Universitas Teknologi Sulawesi Utara (Utsu) Manado, Ardy Sangkoy.

Sulawesi Utara, KomunikaSulut.Com — Insiden “Kartu Kuning” Jokowi yang dilakukan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)/Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas Indonesia (UI), Zaadit Taqwa, di acara Dies Natalis UI ke-68, Jumat (2/2/2018), kian menjadi kontroversi di berbagai kalangan dan komponen masyarakat di Nusantara.

Tak ubahnya di Bumi Nyiur Melambai, sejumlah presiden mahasiswa dari universitas yang ada di Sulut turut memberikan tanggapan mereka dengan aksi Zaadit tersebut. Para Presma yang berhasil dihubungi oleh KomunikaSulut pada Minggu (4/2/2018), rupanya memiliki pendapat yang berbeda-beda –pro dan kontra– dengan insiden yang menimpa orang nomor satu di NKRI itu.

Kepada KomunikaSulut, Presma Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Combyan Lombongbitung, Presma De La Salle Manado, Dennis Manorek, Presma Universitas Pembangunan Indonesia (Unpi) Manado, Rendi Turangan dan Presma Universitas Teknologi Sulawesi Utara (Utsu) Manado, Ardy Sangkoy, memberikan argumentasi mereka.

Presma Unsrat/Combyan Lombongbitung:
Persitiwa kartu kuning yang diberikan Ketua BEM UI pada Presiden Joko Widodo merupakan hal yang biasa dalam proses penyampaian aspirasi. Bahkan cukup kreatif untuk mengundang perhatian, toh kan tidak anarkis. Info yang saya peroleh dari teman-teman UI, mereka sudah dijanjikan untuk berdiskusi dan memberikan kajian isu mereka kepada presiden. Tapi akhirnya tidak ada kejelasan.

Sesama aktivis pergerakan, saya sangat mendukung setiap langkah dan strategi rekan aktivis mahasiswa dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat –asalkan dengan niat yang tulus dan benar-benar untuk kepentingan orang banyak. Jangan sampai karena ditunggangi atau ada konflik kepentingan. Selagi gerakan mahasiswa itu murni, kenapa harus takut untuk menyampaikan aspirasi.

Mari kita ambil sisi positifnya agar bisa saling berbenah diri. Dan semoga pemerintah pun bisa lebih berupaya menyelesaikan masalah yang masih ada.

Presma De La Salle/Dennis Manorek:
Sesama aktivis mahasiswa, saya setuju dengan apa yang dilakukan Presma UI. Karena dengan aksi tersebut Presiden bisa bisa lebih mendengarkan apa yang menjadi aspirasi dari mahasiwa. Dari ketiga isu yang diangkat Presma UI, semoga pemerintah bisa segera mencari jalan keluar dalam mengatasi setiap masalah tersebut.

Dengan berkaca dari peristiwa ini, kiranya BEM yang ada di Sulut dapat mengembalikan fungsi dari BEM yang sesungguhnya. Di antaranya, bisa lebih menampung dan memperjuangkan segala aspirasi mahasiswa. Kita harus berani keluar dari zona nyaman dan tidak boleh terkait dengan politik. Saya juga memiliki kerinduan agar BEM di Sulut bisa kompak dan menjadi satu, dimulai dari penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di internal kampus.

Lewat persitiwa ini juga kiranya pihak-pihak universitas yang ada di Nusantara maupun di Sulut bisa lebih mendukung secara penuh apa yang akan dilakukan oleh BEM kampus. Apalagi jika hal tersebut bersifat positif.

Presma Unpi/Rendi Turangan:
Saya pribadi kontra dengan tindakan Presma UI. Alasannya, sesama aktivis tentunya kita tahu aturan dalam memberikan kritik terhadap pemerintah. Dengan latar belakang sebagai seorang mahasiswa maupun Presma, kita harus memiliki etika yang baik. Menurut saya tindakan Presma UI tidak beretika.

Saya tidak mempermasalahkan mengenai materi kritikannya, karena itu adalah hak dari setiap organisasi dan individu. Namun, dari tiga isu yang dilontarkan, ada dua isu yang menurut saya sangat bermuatan politis. Seperti halnya soal penunjukan Perwira Polri jadi Plt Gubernur dan terlebih khusus soal wabah Asmat di Papua. Kebetulan basic saya adalah mahasiswa keperawatan, jadi saya sangat mengerti tentang wabah yang menyerang masyarakat Asmat di Papua dipicu karena lingkungan yang tidak bersih dan pola makan yang sangat buruk.

Dengan peristiwa ini, harus ada tindakan dari pihak universitas dengan memberikan teguran dan klarifikasi yang jelas kepada khalayak luas. Karena jika hanya didiamkan saja akan ada banyak pihak yang berpendapat bahwa ada kerja sama dalam hal ini.

Lewat peristiwa ini kiranya semua Presma yang ada di Sulut bisa melakukan pertemuan untuk membahasnya bersama-sama. Terlepas dari tidak semuanya akan sependapat dengan hal ini.

Presma UTSU/Ardy Sangkoy:
Tuntutan yang diberikan oleh Ketua BEM UI kepada Presiden Joko Widodo menurut saya sangat baik dan bagus sekali. Namun, tindakannya saya pikir kurang etis. Karena sesuai dengan informasi dari beberapa media massa, pihak presiden sudah mengatur sesi pertemuan untuk membahas tuntutan tersebut. Ketua BEM UI saja yang kurang sabar dan segera mengambil tindakan di sela-sela sambutan Presiden Joko Widodo. Pada intinya, saya kurang setuju dengan tindakannya (Presma UI).

Di sisi lain, informasi yang berhasil dihimpun KomunikaSulut, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi Saptopribowo, mengungkapkan kepada awak pers soal agenda pertemuan Joko Widodo dengan BEM UI yang dibatalkan karena insiden kartu kuning tersebut.

“Sebenarnya sudah dijadwalkan Presiden untuk menerima Ketua BEM selepas acara Dies Natalis. Karena katanya ada yang mau disampaikan BEM UI kepada Presiden. Tapi acara (pertemuan) itu batal karena aksi tersebut,” bebernya usai acara Dies Natalis UI ke-68 digelar.

Selain itu, berdasarkan released Biro Pers Kepresidenan, Joko Widodo, memberikan tanggapan terkait insiden kartu kuning yang menimpanya.

“Yang namanya aktivis mahasiswa, dinamika seperti itu adalah hal yang biasa. Saya kira dengan ada yang mengingatkan, itu bagus sekali. Mungkin nanti saya akan kirim BEM UI ke Asmat biar bisa melihat betul bagaimana medan yang ada disana. Kemudian bisa melihat problem-problem besar yang sedang kita hadapi di daerah-daerah yang ada, terlebih khusus di Papua,” pungkasnya. (RE)