Komisi II DPRD Sulut Siap Bawa Aspirasi Nelayan ke Pusat

Suasana rapat dengar pendapat antara Komisi II Bidang Perekonomian dan Keuangan/Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut bersama Asosiasi Nelayan Pajeko (Asneko) Sulut, Dinas Kelautan dan Perikanan Sulut, dan Dinas Perhubungan Sulut.

Manado, KomunikaSulut.Com — Komisi II Bidang Perekonomian dan Keuangan/Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut adakan rapat dengar pendapat bersama Asosiasi Nelayan Pajeko (Asneko) Sulut, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulut, dan Dinas Perhubungan (Dishub) Sulut di Lantai 2 Ruangan Rapat Kantor DPRD Sulut, Senin (5/2/2018).

Rapat tersebut dalam rangka menyelesaikan permasalahan para nelayan di Bumi Nyiur Melambai yang sampai saat ini masih menemui jalan buntu, yaitu lambatnya proses perpanjangan SIPI dan SIUP kapal nelayan di Sulut, sering terjadinya penangkapan kapal nelayan oleh Polair/AL di laut dan maraknya bisnis calo dalam pengurusan administrasi di DKP Sulut. Hal-hal tersebut sering merugikan para nelayan.

Ketua Komisi II DPRD Sulut, Cindy Wurangian, yang bertindak sebagai pimpinan rapat  memutuskan untuk membawa segala permasalahan dan aspirasi Asneko ke pusat. Bahkan mengajak bersama-sama menyampaikan suara mereka secara langsung di Komisi 4 DPR RI serta Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

“Melihat persoalan perpanjangan SIPI dan SIUP kapal baru belum bisa terjawab dalam rapat dengar pendapat saat ini, maka kami putuskan akan mengadakan rapat internal untuk menjadwalkan kunjungan ke Komisi IV DPR RI dan kementerian untuk membawa aspirasi ini. Kami mengajak pihak Asneko untuk sama-sama membawa persoalan ini kesana. Karena bagaimanapun ini bukan kewenangan Pemprov Sulut,” tuturnya.

Selain itu, Komisi II mengingatkan kepada DKP Sulut agar lebih progresif dalam mengadakan sosialisasi. Karena nelayan yang kurang mendapat informasi tentang kebijakan pemerintah menyebabkan mereka mudah diperdaya oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Dinas Kelautan dan Perikanan Sulut harus lebih memperhatikan sosialisasi bagi nelayan serta turut memperhatikan tuntutan jaman agar para nelayan tidak dibohongi calo. Karena aturan yang tidak disosialisasikan dapat menyebabkan masalah dan sering dijadikan senjata oleh oknum pejabat untuk memanfaatkan nelayan kita,” tegas Cindy.

Pun, Dishub Sulut yang turut hadir dalam rapat dengar pendapat tidak bisa banyak memberikan solusi tentang masalah yang dihadapi para nelayan/Asneko.

“Dari berbagai persoalan yang dituntut oleh Asneko, kami hanya bisa memberikan solusi dengan berusaha mendapatkan kopian surat edaran (Pengganti surat radio) untuk diberikan kepada teman-teman nelayan dalam waktu dekat. Agar saat ada pemeriksaan kapal nelayan oleh Polair dan AL, surat tersebut bisa dijadikan pegangan,” lugas Wembly, delegasi Dishub Sulut dalam pertemuan tersebut.

Berdasarkan hasil pertemuan ini, Ketua Asneko, Lucky Sariowan, memberikan tanggapan dan kesimpulannya.

“Mengenai dua tuntutan utama (SIUP dan SIPI kapal nelayan baru) yang sudah dilampirkan dalam surat kepada DPRD Sulut, pada akhirnya kami tidak bisa berbuat apa-apa karena itu merupakan kewenangan pusat. Namun kami berharap kesepakatan Asneko dengan DPRD Sulut untuk berkunjung ke Komisi IV DPR RI dan kementerian pada minggu depan akan terlaksana,” tutupnya. (RE)