Legsialator Bara Hasibuan Sosialisasi Empat Pilar di Koka Minahasa

Manado, (Komunikasulut.com) – Anggota DPR RI  Dapil Sulawesi Utara, Bara Krishna Hasibuan, melakukan sosialisasi empat pilar di Desa Koka, Minahasa, Sulawesi Utara, Selasa.
    Sosialisasi pilar kebangsaan di gereja GMIM Anugerah, Koka, Pineleng itu, berlangsung hangat, terutama dalam dialog dimana masyarakat yang hadir menyampaikan berbagai pertanyaan yang berhubungan dengan pilar kebangsaan dan masalah kebangsaan yang berkembang sekarang.

     Bara Hasibuan mulanya menyosialisasikan tentang Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, yang harus dipertahankan dan menjadi harga mati dalam hidup berbangsa dan bernegara, sebab itu yang membuat Indonesia tetap ada dan berdiri sampai saat ini.

    Suasana reses di GMIM Anugerah Koka, Minahasa.
       Doktor lulusan Harvard university itu mengakui, memang politik identitas masih sering digunakan sekarang, padahal itu bertentangan dengan dasar negara, sehingga harus dilawan, dan berharap di Sulawesi Utara, hal itu jangan sampai terjadi.
     “Karena pasal 29 UUD 45 sudah menegaskan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa, sehingga hal hal yang bertentangan dengan UUD 45 harus ditentang tidak boleh terjadi,” katanya.
     Salah satu penanya, Drs. John Sumampouw, mengangkat masalah ekonomi syariah yang berkembang sekarang karena dinilai bertentangan dengan Pasal 33 UU 45, juga tentang adanya hak super dari legislator dalam UU MD3 yang dipertanyakan olehnya serta penegakan hukum bagi Riziek Shihab.
     Bara Hasibuan mengatakan, memang ekonomi syariah, bertentangan dengan ekonomi kerakyatan karena seolah berdasar pada agama tertentu, juga jika bermasalah hukum harus ditangani oleh pengadilan umum dan syariah.
     “Itulah yang menyebabkan dalam perdebatan menjadi lama hingga disepakati hanya untuk golongan dan kalangan tertentu dan itu yang kemudian seperti sekarang,” katanya.
    Perihal  Riziek Shihab, politisi berdarah Minahasa itu mengatakan, harus ditegakkan hukum, demi menjaga dan mengangkat martabat dan wibawa negara.
     Sedangkan perihal UU MD3, dia mengatakan memang tidak semua politis atau fraksi setuju dan senang karena presiden tidak tandatangani dan berharap ada perubahan nantinya, sedangkan fungsi DPD katanya memang kurang karena tak melaksanakan hak anggaran dan legislasi, sehingga tak punya taring, kedepannya berharap ada perubahan. (Dims).