KPU RI: 14 Parpol Penuhi Syarat Ikut Pilpres 2019

Jakarta, KomunikaSulut.Com — Memasuki tahun-tahun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 dan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, ragam partai politik beramai-ramai mendaftarkan diri agar bisa ikut serta dalam kontestasi akbar tersebut. Tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual pun menjadi tantangan awal Parpol sebelum bisa bersaing untuk merebut hati rakyat.

Berdasarkan informasi yang dihimpun KomunikaSulut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akhirnya resmi menetapkan 14 Parpol menjadi peserta Pemilu 2019. Penetapan itu dilakukan setelah KPU mengumumkan hasil verifikasi dari 16 parpol yang telah mengikuti tahapan pendaftaran sejak tahun 2017.

“Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, menetapkan 14 parpol yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota tahun 2019,” tutur Komisioner KPU, Hasyim Asy’ari, di Hotel Grand Mercure, Harmoni, Jakarta Pusat, Sabtu (17/2/2018).

Keempat belas partai politik tersebut, terdiri dari Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Berkarya, PDI Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Golkar, Partai Hanura, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Terdapat dua Parpol yang tidak memenuhi syarat, yaitu Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Persatuan dan Keadilan Indonesia (PKPI). Hal ini di jelaskan KPU, kedua Parpol tersebut tidak memenuhi syarat keanggotaan, yaitu sekurangnya-kurangnya 75 persen di kabupaten/kota dari 34 provinsi yang ada di Indonesia.

Selain itu, tahapan Pilkada 2018 yang akan berlangsung di 171 daerah (13 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten) telah memasuki tahapan kampanye bagi para bakal calon –terhitung mulai tanggal 15 Februari hingga 26 Juni 2018. Hal ini berdasarkan Peraturan KPU 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018. (RE)