Olly: Semua Kepala Daerah Sepakat Ciptakan Pilkada yang Tertib

Gubernur Sulut, Olly Dondokambey, S.E. (fto:ist)

Jakarta, KomunikaSulut.Com — Perhelatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bertajuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak RI 2018 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (20/2/2018), diikuti 171 kepala daerah dari seluruh provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia.

Gubernur Sulut, Olly Dondokambey, S.E, yang turut perpartisipasi dalam kegiatan itu telah berkomitmen untuk menciptakan Pilkada yang kondusif di Sulut. Sehingga diharapkan bisa menghasilkan pemimpin yang kredibel dan berkompeten.

“Semua kepala daerah telah sepakat untuk mewujudkan proses Pilkada yang sehat, damai dan tertib. Dengan harapan bisa terpilihnya pemimpin daerah yang berkualitas,” tegas Olly.

Sebanyak 6 kabupaten/kota di Sulut akan menyelenggarakan kontestasi Pilkada serentak 2018, diantaranya adalah Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kota Kotamobagu, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Kepulauan Sitaro (Siau, Tagulandang dan Biaro, red).

Selain itu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Soni Sumarsono, M.DM, mengharapkan yang terbaik bagi Pilkada serentak 2018.

“Pilkada serentak yang sehat itu tanpa adanya isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan, red). Pilkada yang jujur itu tanpa adanya politik uang. Kiranya Pilkada ini bisa menggembirakan semua orang, karena pada dasarnya kita semua bersaudara,” jelas Sumarsono.

Dalam mendukung hal itu, lanjut Sumarsono, peran pemerintah pusat dan daerah pun diperlukan sebagai upaya mengantisipasi permasalahan yang dikhawatirkan bisa timbul karena gesekan horizontal di antara calon peserta maupun pendukung pasangan calon. Optimalisasi dukungan pemerintah pusat dan daerah dalam memetakan potensi konflik harus disertai dengan koordinasi intensif bersama aparat penegak hukum. Hal ini menjadi hal yang perlu dikedepankan.

Penyelenggaraan Rakornas sendiri merupakan upaya untuk memperkuat soliditas pemerintah pusat, pemerintah daerah, KPU dan Bawaslu dalam mengawal Pilkada serentak RI 2018,” tutup Sumarsono.

Adapun tujuan utama diselenggarakannya Rakornas Pilkada serentak RI 2018, yaitu:
– Menguatkan kembali substansi dalam upaya pencegahan korupsi menjelang Pilkada, serta menguatkan upaya transparansi dan akuntabilitas dana hibah pilkada maupun memperkokoh netralitas birokrasi.
– Mengonsolidasikan segenap aparat pemerintah, Pemda, TNI, Polri, KPU, Bawaslu dalam menjaga kelancaran baik saat kampanye, jelang pencoblosan, penghitungan suara, pengumuman hasil dan penanganan hasil sengketa serta pengawalan jika terdapat pilkada susulan atau pilkada ulang.
– Membangun dan menyebarluaskan semangat kebebasan berdemokrasi kepada semua pihak untuk menerima hasil pilkada secara wajar, siap menang, siap kalah dan lebih mengedepankan hukum dalam sengketa proses pilkada.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Jenderal TNI (Purn.) Dr. H. Wiranto, S.H, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, S,H. (RE)