Kuasa Hukum Unsrat Ungkap Persoalan SK 1132 Prof Kandou

Jumpa pers antara pihak Kuasa Hukum Unsrat dan awak media di Pendopo Unsrat, Jumat (2/3/2018).

Manado, KomunikaSulut.com – Gugatan nomor 07, Prof. dr. Grace Kandou, M.Kes, kepada Rektor Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado terkait Surat Keputusan Rektor Nomor 1132/UN12/KP/2013 tanggal 6 Mei 2013 tentang penjatuhan sanksi penundaan pengusulan guru besar karena melakukan autoplagiat kian memanas. Kuasa Hukum Unsrat pun angkat suara mengklarifikasi segala persoalan yang ada.

Dalam konferensi pers yang diadakan pihak Kuasa Hukum Unsrat, Jumat (2/3/2018), Janjte Daniel Suoth, S.H, M.H, menjelaskan pokok-pokok permasalahannya.

“Pada dasarnya gugatan tersebut soal perkara administrasi. Inti dari gugatan Kandou di PTUN karena ada sanksi penundaan pengusulan guru besar Unsrat kepada beliau. Masalahnya SK 1132 itu dikeluarkan tahun 2013 di masa Rektor Rumokoy, tapi kenapa baru diributkan sekarang?” tegas beliau.

Aturan mengatakan, lanjut Jantje, gugatan terhadap SK 1132 bisa dilakukan selambat-lambatnya 90 hari setelah keputusan dikeluarkan. Namun, ini sudah 4 tahun 9 bulan.

Sehubungan dengan Pilrek Unsrat 2018, beliau (Prof. Kandou, red) juga harus melihat kepentingan umum  bukan hanya kepentingan individu. Tidak mungkin kita menunda Pilrek karena persoalan  itu. Jika pun harus ditunda dan membahas lagi kebelakang permasalahan ini, status Guru Besar yang telah disandang Kandou juga harus dianulir, tandas Jantje.

Selain itu, Herman Nayoan, S.H, M.H, juga menambahkan kronologis dikeluarkannya SK 1132 tersebut.

“SK 1132 diterbitkan oleh Prof. Rumokoy. Keputusan ini dikeluarkan karena adanya intruksi langsung dari kementrian, dalam hal ini Dirjen Dikti,Djoko Santoso. Kementrian mencurigai adanya karya ilmiah pada sebuah jurnal yang mengandung unsur plagiat. Kementrian pun sampai tiga kali menyurat kepada Prof. Rumokoy sebelum akhirnya diambil tindakan oleh beliau selaku Rektor Unsrat pada masanya,” jelasnya.

Prof. Rumokoy waktu itu membentuk sebuah tim yang dipimpin Paulus Kindangen selaku WR2 (Wakil Rektor 2, red) untuk melakukan pemeriksaan tentang kebenaran temuan tersebut. Berdasarkan hasil penelusuran itu, sanksi penundaan pengusulan guru besar diberikan kepada Kandou.

Franky Weku, S.H, pun mengindikasikan ada ketidakjujuran dari Kandou dalam melakukan gugatan.

“Disini ada ketidakjujuran dalam melakukan gugatan. Dalam SK gugatan ada tercantum Kandou memohon untuk mengambil kebijakan yang tidak merugikan dirinya. Sehingga dia bersedia untuk menarik gugatannya,” paparnya.

“Sanksi yang diberikan Unsrat kepada Kandou, yaitu 1 tahun 5 bulan pada tahun 2013. Lalu dilakukan gugatan oleh beliau karena keberatan. Namun jika sudah lewat 90 hari dia akan kena UU PTUN Pasal 55 yang menegaskan bahwa tidak bisa lagi dilakukan gugatan,” tutup Franky sebagai salah satu Kuasa Hukum Unsrat itu. (RE)