Hadiri Musrenbangnas 2018, Kandouw: Sektor Pembangunan Sulut Perlu Penguatan

Wakil Gubernur Sulut, Drs. Steven Kandouw. (Fto: Ist)

Jakarta, komunikasulut.com — Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Drs. Steven Kandouw dan Sekretaris Provinsi Sulut, Edwin Silangen, S.E, M.S, menghadiri acara pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2018 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (30/4/2018).

Usai mengikuti kegiatan itu, Wagub mengimbau seluruh komponen pemerintah Sulut semakin bersinergi untuk menguatkan program perencanaan dan penganggaran pembangunan di tahun 2019 mendatang serta menciptakan program kerja yang tepat sasaran.

“Para Bupati, Walikota dan perangkat daerah di Sulut harus memperkuat perencanaan serta penganggaran pembangunan tahun 2019. Ciptakanlah program yang tepat sasaran sesuai dengan prioritas nasional dan pemerintah kabupaten kota tetap bersinergi dengan pemerintah provinsi agar pelaksanaan program bisa berjalan lancar,” tuturnya

Kehadiran Kandouw dan Silangen di Musrenbangnas sekaligus mewakili Gubernur Sulut, Olly Dondokambey, S.E.

Musrenbangnas dibuka secara langsung oleh Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo, dan dihadiri Mendagri, Tjahjo Kumolo, Menteri PPN/Bappenas, Bambang Brodjonegoro, Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan Djalil, Menteri BUMN, Rini Soemarno, Mensesneg, Pratikno, Menkeu, Sri Mulyani Indrawati, serta para Gubernur, Walikota dan Bupati seluruh Indonesia.

Berdasarkan Pedoman Musrenbangnas 2018 oleh Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, tujuan penyelenggaraan kegiatan dalam rangka menyusun Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019. Dengan rincian sebagai berikut:

  • Melakukan penyempurnaan rancangan akhir RKP 2019;
  • Melakukan penyerasian dan penyempurnaan rancangan Renja K/L 2019;
  • Melakukan penyerasian program, kegiatan, indikator serta lokasi kegiatan yang
    disusun oleh K/L dan pemerintah provinsi sesuai sasaran 5 PN, 9 pembangunan
    bidang, dan kaidah pelaksanaan;
  • Memperkuat koordinasi dan sinergi pembangunan melalui pembahasan detail
    kaidah pelaksanaan RKP 2019 yaitu kerangka pelayanan umum dan investasi,
    kerangka kelembagaan, kerangka regulasi dan kerangka evaluasi;
  • Menyediakan arahan bagi penyempurnaan rancangan akhir RKPD 2019; (RE)
Rangkaian kegiatan Musrenbangnas 2018. (Foto: Kementrian PPN/ Bappenas)