Reses di Ranotana Ketua DPRD Manado Noortje Henny Van Bone Perjuangkan Aspirasi Masyarakat

(Komunikasulut.com) – Ketua DPRD Manado, yang juga ketua DPC PD kota, Noortje Henny Van Bone, menggunakan masa reses dengan menyerap aspirasi dari masyarakat di Dapil Sario-Malalayang, Selasa sore.

Didampingi Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Manado, Julises Oehlers, dan Camat Sario Marthen Kapojos, Ibu Nor, sapaan akrab perempuan yang selalu tampil anggun itu, menerima semua keluhan masyarakat dan menegaskan akan memperjuangkannya.

Berbagai usulan dan masukan disampaikan warga mulai dari soal lampu jalan, drainase sampai urusan akta-akta kependudukan semuanya mencuat dalam reses yang digelar sampai malam itu.

Menerima aspirasi warga dalam reses. (Dims)

Para penanya mulai dari Sonny Kaparang, Telly Kapoh, Mei Lengkong, James Tenda, Maycel Mondigir sampai Ibu Rukiat yang merupakan korban kebakaran menyampaikan keluhan sambil minta diperjuangkan.

Lampu jalan ada 12 titik yang padam, juga soal e-KTP yang tidak selesai, juga PBL yang tidak lagi merata. Kemudian Telly menyampaikan terimakasih kepada ketua DPRD karena sudah memperjuangkan aspirasi pembebasan lahan dan minta dibantu soal drainase karena sering banjir.

Warga menyampaikan keluhan pada ketua DPRD Noortje Van Bone. (Dims)

Sedangkan soal penggusuran rumah di Ranotana dan permintaan tambahan terpal, pengerukan drainase dan pengaspalan jalan di lingkungan I, minta agar dibantu.

Terhadap seluruh aspirasi itu, Van Bone, menegaskan akan memperjuangkan karena memang itu adalah kewajibannya, dan nanti akan disampaikan dalam rapat paripurna.

“Dalam reses semua aspirasi masyarakat ditampung dan diperjuangkan, bahkan langsung ditindaklanjuti, untuk memastikan apa yang disampaikan dilaksanakan pemerintah, jika ada yang bisa dibuat pada perubahan APBD dilusulkan untuk dilaksanakan, kalau anggaran besar akan dimasukan dalam induk apbd 2019 nanti,” katanya.

Langsung tindaklanjuti keluhan warga di Dapil Sario-Malalayang. (Dims)

Tetapi kalau soal PBL kata Van Bone, akan diteruskan ke dinas sosial, karena memang pemerintah punya paramater untuk menentukan lingkungan berhak menerima atau tidak.

“Kalau sudah bagus kondisinya, tentu sudah menjadi pertimbangan, karena berarti sudah bagus,” katanya. (Dims)