Mahasiswa Hukum Unsrat Tuntut Transparansi Beasiswa

Orasi mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat di depan lobby gedung rektorat.

Manado, komunikasulut.com — Sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) menggelar demo di depan gedung rektorat kampus, Kamis (12/7/2018). Salah satu materi tuntutannya, yaitu adanya transparansi informasi dan pemerataan distribusi beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) di Fakultas Hukum dan Unsrat secara keseluruhan.

“Beri keadilan bagi kami, sebab setiap mahasiswa yang berprestasi berhak untuk menerimanya. Jika rektor bijak, maka Unsrat akan menjadi hebat dan Sulut menjadi sejahtera. Tentu saja jika beasiswa yang diberikan sesuai dengan peruntukannya,” teriak Ketua BEM Fakultas Hukum Unsrat, Kris Tumbel, dihadapan penghuni gedung rektorat.

“Kami minta data distribusi beasiswa PPA itu berapa jumlahnya. Kami minta agar disampaikan secara transparan. Kami mendesak transparansi beasiswa ini dilakukan dengan baik, supaya menepis kesan-kesan yang tidak baik di tengah mahasiswa Unsrat,” tandas Kris.

Kris mengungkapkan bahwa jumlah mahasiswa penerima beasiswa PPA di semester ini hanya 124 orang. Sehingga Kris menganggap masih banyak lagi mahasiswa berprestasi yang berhak mendapatkannya.

Para mahasiswa yang melakukan aksi diterima langsung oleh Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Unsrat, Prof. Dr. Ir. Hengky Johanis Kiroh, M.S, dan Wakil Rektor 2 Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian, Dr. Ronny Maramis, S.H, M.H. WR 3 pun memberikan argumentasinya perihal tuntutan mahasiswa tersebut.

“Distribusi beasiswa sudah disalurkan sesuai dengan peruntukannya. Untuk Fakultas Hukum Unsrat, yang diusulkan sebagai penerima beasiswa sekitar 400 nama, tapi kuota penerimanya hanya sebanyak 124 orang. Kami mengutamakan capaian nilai terbaik dalam seleksi kami, kemudian diikuti dengan standar lainnya seperti ekonomi keluarga,” jawab Kiroh.

Pada akhirnya pihak rektorat mengadakan dialog tertutup bersama perwakilan mahasiswa yang melakukan aksi dan menghasilkan kesepakatan bahwa pihak Unsrat akan menindaklanjuti seluruh tuntutan yang disuarakan mahasiswa.

Selain itu, Ketua BEM Unsrat, Combyan Lombongbitung, juga angkat suara menanggapi aksi demo mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat.

“Aksi BEM fakultas hukum yang menuntut transparansi dan keadilan beasiswa PPA adalah hal yang wajar serta perlu diapresiasi. Saya mendukung setiap langkah untuk memperjuangkan kepentingan mahasiswa, yang penting tidak anarkis. Karena hal ini juga tugas dari ormawa dalam menjalankan fungsi kontrol dan saluran aspirasi,” pungkas 01 mahasiswa Unsrat itu.

Persoalan beasiswa, tambah Combyan, memang dari tahun ke tahun punya masalah yang bervariasi. Seringkali kami dalam organisasi mahasiswa juga meminta kejelasan dan transparansi beasiswa tersebut, karena selama ini informasi dan akses untuk mendapatkan beasiswa itu sendiri cukup sulit.

Semoga dalam setiap pergerakan dan perjuangan seperti ini dapat didengar dan dicarikan solusinya oleh pimpinan fakultas dan universitas, karena mahasiswa sudah menganggap dosen sebagai orang tua di kampus dan pergerakan ini merupakan keluhan dari anak kepada orang tua, tutup Combyan. (RE)