Konsolidasi Negara Kawasan Pasifik, DPR RI Gelar IPPP

Jakarta, komunikasulut.com — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI agendakan gelar iven internasional bertajuk Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) on Human Development and Maritime Sustainability pada tanggal 23-24 July 2018. Kegiatan akan berlangsung di Grand Hyatt Hotel, Jakarta, dengan bertujuan untuk memperluas jaringan kerjasama di bidang ekonomi antar negara Pasifik.

Kepada awak media, Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, menjelaskan esensi dari kegiatan yang melibat banyak negara di kawasan Pasifik tersebut.

“Sidang ini merupakan momentum fenomenal dalam sejarah keparlemenan Indonesia. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan people to people contact sehingga masyarakat Pasifik bersikap lebih bersahabat terhadap Indonesia. Sidang ini dapat menjadi gerbang baru bagi kerja sama antar parlemen yang lebih luas antara Indonesia dengan negara-negara Pasifik sehingga program-program kerja sama baru dalam kerangka kemitraan parlemen dapat terwujud,” tuturnya

“Kita berharap dengan digelarnya acara ini bisa menjadi dorongan bagi eksekutif untuk menindaklanjutinya di tingkat kebijakan, karena dalam acara ini Indonesia akan menyampaikan papernya secara khusus oleh Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan dan Kepala Bappenas Brodjonegoro. Disamping itu secara politik dari Kemlu juga akan memberikan Guidance kepada Indonesia,” tambahnya.

Selain itu, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI, Desra Percaya, menganggap acara ini merupakan suatu bukti bahwa kerjasama antara Legislatif dan Eksekutif untuk persoalan Diplomasi di kawasan Pasifik sangatlah bagus.

“Pertemuan IPPP ini menjadi penting untuk merespon apa yang jadi keprihatinan dan ancaman negara pasifik.  Kita bisa bangun pilar kemitraan kedepan, seperti blue economy yakni manusia bisa manfaatkan laut untuk kesejahteraan manusia,” tandasnya.

Diketahui, dari total  16  negara anggota Pacific Islands Forum (PIF) yang diundang, terdapat 15 negara yang menyatakan hadir: Cook Islands, Micronesia, Fiji, Kiribati, Nauru, Nieu, Palau, Papua Nugini, Marshall Islands, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Polynesia dan Kaledonia Baru. Dengan demikian presentase kehadiran dalam kegaitan ini lebih dari 95%. Hanya Vanuatu yang belum memberikan konfirmasi.

Sidang ini mengambil tema tentang pembangunan sumber daya manusia dan keberlanjutan maritim. Topik tersebut adalah perhatian bersama dari Indonesia dan negara-negara Pasifik.

Kegiatan dibagi dalam tiga sesi pembahasan; pertama mengenai membangun kemitraan untuk pembangunan, kedua tentang peran parlemen dalam mendorong potensi blue economy demi keberlanjutan dari sumber daya kelautan dan ketiga mengenai pembangunan sumber daya manusia sebagai daya dorong baru untuk pertumbuhan ekonomi baik di Indonesia maupun di kawasan Pasifik.

Persiapan panitia penyelenggara sudah mencapai 90%, termasuk koordinasi dengan seluruh pihak terkait demi memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh tamu yang datang. (RE)