Surati Wali Kota Bawaslu Manado Minta Jaga Netralitas

 

Manado (komunikasulut.com) – Bawaslu Kota Manado, menyurati wali kota Manado, Sekretaris daerah dan pejabat di jajaran pemerintah kota, soal enam Caleg dari partai demokrat.

“Kami menyurati wali kota, sekretaris daerah, kepala dinas perhubungan, kepala dinas kependudukan dan catatan sipil, direktur utama PD pasar, dikretur keuangan PT Air Manado serta seorang jaksa karena keenam Caleg itu punya hubungan dengan pejabat tersebut,” kata ketua KPU Manado, Marwan Kawinda, di Manado, Senin.

Dalam suratnya, Bawaslu mengingatkan kepada kepala daerah dan Sekda serta para pejabat, agar kebijakan-kebijakan nanti jangan lebih berpihak ke daerah-daerah yang wilayahnya menjadi dapil para Caleg tersebut.

“Kepada wali kota selaku pembina ASN serta pemilik perusahaan daerah dan Sekretaris daerah sebagai atasan langsung para pejabat tersebut, kami imbau agar selalu menjaga netralitas selama tahapan Pemilu,” katanya.

Kawinda menjelaskan, selain sebagai kepala daerah, wali kota Vicky Lumentut, juga diingatkan untuk selalu menjaga netralitas karena adik iparnya, Franseska Kolanus mencalonkan diri dari PD Dapil Singkil-Mapanget, kemudian Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Julises Oehlers, juga mendapatkan surat, karena istrinya Colins Koilam, adalah Caleg PD dapil Tuminting Bunaken dan Bunaken Kepulauan.

“Sedangkan Kepala Dinas Perhubungan Manado, Mohammad Sofyan, kami surati karena istrinya Fauzijah Stela Pakaja, Caleg dari PD Dapil Tikala-Paal Dua, Dirut PD Pasar, Ferry Keintjem atas pencalegan istrinya Grace Terok untuk PD, kemudian Direktur Keuangan PT Air Manado, Yan Wawo dalam pencalonan istrinya Albertina Tumigolung dari PD dapil Wenang-Wanea serta seorang jaksa untuk pencalonan Lidya Kaeng, juga dari demokrat Wenang-Wanea,” katanya.

Kawinda menjelaskan, jauh-jauh hari sebelum hari H Pemilu, pihaknya sudah mengingatkan wali kota para pejabat di Manado, supaya netral dan jangan terlibat dalam politik secara langhsung karena ada ancaman pidana pemilu.

Dia menegaskan, sesuai dengan ketentuan, maka ASN harus netral dalam pelaksanaan Pemilu, jangan sampai melanggar karena ada sanksi menanti terutama pidana pemilu yang akan berujung pada penjara.

“Bukan hanya itu, jika kami menangkap secara langsung atau berdasarkan informasi yang akurat dan terkonfirmasi, akan kami ajukan ke KASN supaya diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya.(dims)