85 Pengadilan se Indonesia diresmikan di Sulut

Talaud, KOMUNIKASULUT.COM — Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H, M.H, meresmikan 85 pengadilan secara serentak se Indonesia yang dipusatkan di Melonguane, Kabupaten Talaud, Senin (22/10/2018).

Dalam sambutannya, Prof. Ali menjelaskan betapa pentingnya ketersediaan pengadilan secara merata di wilayah Indonesia karena merupakan sarana pemenuhan hak asasi manusia akan hukum dan keadilan.

“Dengan adanya pengadilan di tiap daerah juga sebagai upaya mempermudah akses masyarakat tentang peradilan. Daerah Melonguane dipilih menjadi pusat peresmian karena disadari pimpinan MA, Melonguane memiliki nilai strategis karena ada di ujung wilayah Indonesia,berbatasan dengan negara Filipina,” jelasnya.

“Dengan dibukanya pengadilan di daerah pinggiran NKRI seperti Melonguane, hal ini akan mendorong langkah pemerintah untuk lebih dekat dengan para pencari keadilan yang ada di wilayah pinggiran Indonesia,” tambahnya.

Selain itu, Prof. Ali menjelaskan betapa pentingnya ketersediaan pengadilan secara merata di wilayah Indonesia karena merupakan sarana pemenuhan hak asasi manusia akan hukum dan keadilan.

“Dengan adanya pengadilan, hak dasar masyarakat akan hukum dan hak asasi harus terpenuhi dengan baik. Masyarakat harus paham dan sadar akan hak hukum, akses keadilan harus berfokus dalam sistem hukum dan dapat diakses semua orang dari berbagai kalangan. Keputusan yang adil harus dirasakan semua kalangan masyarakat. Lembaga peradilan sebagai bagian struktur hukum memiliki peran strategis dalam pemenuhan hak dasar, perlindungan dan kepastian hukum harus didapatkan masyarakat,” jelasnya.

Lembaga peradilan harus dapat diakses semua masyarakat, lanjut Prof. Ali, dan terbentuknya pengadilan baru bukan hanya dari gedung dan wilayah, namun terpenting untuk mendekatkan akses keadilan bagi masyarakat dan kondisi geografis Indonesia menjadi tantangan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat. Untuk itu badan peradilan mendekatkan diri kepada pencari keadilan.

Kebijakan pemerintah membangun dari perbatasan, memacu daerah untuk terus berkembang, pemerataan pembangunan harus adil. Disadari, interaksi sosial dan ekonomi tidak lepas dari gesekan sehingga ada masalah dalam hukum, untuk itu lembaga formal perlu dalam menyelesaikan sengketa, pengadilan menjadi kebutuhan agar ketertiban di perbatasan dapat terjaga dan kesejahteraan rakyat dapat terjaga.

Banyak kendala yang dihadapi untuk akses hukum. Melalui Kepres nomor 13 sampai 18 tahun 2016 sebagai dasar pembentukan Pengadilan, merupakan respon positif dari pemerataan keadilan. Untuk itu 85 pengadilan bisa di dirikan.

Tugas berat menanti para aparatur peradilan untuk merintis pengadilan baru, namun diyakini mereka mampu, dibutuhkan komitmen kerjasama dan kerja keras sehingga peradilan bisa berjalan dengan baik, tandas beliau.

Selain itu, Gubernur Sulut, Olly Dondokambey, S.E, yang turut mendampingi Ketua MA dalam berkegiatan di Sulut sangat mengapresiasi terobosan yang dilakukan pemerintah pusat di Sulut.

“Pemprov Sulut selalu mendukung pembangunan pengadilan agar masyarakat dapat merasakan keadilan. Pengadilan ini diharapkan berfungsi dengan baik bagi masyarakat.  Dengan adanya pengadilan di daerah pinggiran NKRI, hal ini dapat menjadi semangat Presiden Joko Widodo dengan program Nawacita dan menjadi contoh bagi semua agar keadilan hukum bagi masyarakat Indonesia bisa dirasakan secara merata,” ungkapnya.

“Kedepan di Sulut akan dibangun pengadilan terpadu. Selain itu juga akan dibangun pusat pendidikan  pengadilan wilayah timur Indonesia. Pemprov telah menyiapkan lahan untuk pembangunan gedung tersebut,” tandas Olly.

Kegiatan dirangkaikan dengan peletakan batu pertama oleh ketua MA dan Gubernur Sulut. Kegiatan juga dihadiri para pejabat teras Mahkamah Agung RI; Bupati Talaud, Sri Manalip S.E; jajaran Pemprov Sulut dan sejumlah tamu undangan. (RE)