Bedah Realitas Kebebasan Pers Indonesia di 2019

Foto bersama usai kegiatan diskusi. (Foto Istimewa)

Manado, KOMUNIKASULUT.COM — Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Manado menggelar diskusi terbuka dengan bertemakan “Jurnalis Sejahtera, Pers Bebas” di Sekretariat AJI Manado, Jl. Ahmad Yani No. 6, Kelurahan Sario Tumpaan, Kecamatan Sario, Jumat (3/5/2019).

Diskusi dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) yang jatuh pada tanggal 1 May 2019 dan Hari Kebebasan Pers Internasional pada 3 May 2019.

Melalui materi yang dipaparkan Ketua Majelis Etik AJI Manado, Yoseph Ikanubun, dijelaskan bahwa saat ini kebebasan pers di Indonesia berada pada kategori sedang dan menduduki peringkat 124 di dunia.

“Berdasarkan data Dewan Pers, Indonesia berada dalam kategori sedang atau agak bebas dalam kemerdekaan pers. Sedangkan data AJI Indonesia mengungkapkan bahwa kebebasan pers di Indonesia berada pada peringkat 124 di dunia,” ungkap Yoseph.

Yoseph juga menyatakan bahwa masalah utama yang mengganggu kebebasan pers saat ini bukan lagi disebabkan oleh tindak kriminalitas terhadap pekerja media, intimidasi dan intervensi dari pihak luar, melainkan bersumber dari persoalan-persoalan internal.

“Kalau di tempat lain, kebebasan pers berhadapan dengan tekanan-tekanan luar. Seperti di Papua, jurnalis tidak sebebas di Sulut. Tapi justru yang menjadi ancaman kebebasan pers saat ini adalah perusahaan media, karena diperhadapkan dengan kontrak, pencitraan pemerintah daerah dan berbagai hal lainnya. Lalu bagaimana cara merebut kebebasan pers itu? Yaitu dengan menjalankan profesi jurnalis sesuai kode etik, aturan dan berlaku profesional,” lugas mantan Ketua AJI Manado itu.

Sejumlah materi yang dijabarkan oleh Yoseph, meliputi dasar kemerdekaan Pers, HAM moderen, rujukan utama HAM dan DUHAM, Pasal 19 DUHAM sebagai dasar kebebasan Pers, tujuan kemerdekaan Pers, indeks kemerdekaan Pers di Indonesia, dan berbagai hal lainnya yang membahas soal dasar-dasar hukum yang menjadi rujukan terhadap kebebasan Pers.

Selain itu, Ketua Serikat Pekerja Lintas Media Sulut, Fransiscus Talokon, sebagai salah satu pemateri dalam diskusi ini menuturkan bahwa kebebasan dan kesejahteraan pers ditentukan oleh beberapa hal, diantaranya adalah upah yang layak bagi pekerja media dan dengan berserikat.

“Jurnalis jangan takut berserikat. Dengan berserikat, ketika perusahaan pers tutup para pekerja media bisa memiliki wadah untuk tetap berjuang. Kita harus bersatu melawan ketidakadilan bagi jurnalis, salah satunya soal kesejahteraan yang jauh dari profesi ini. Jangan sampai (perusahaan) media sejahtera, jurnalis yang merana,” tutur Fransiscus.

“Hingga saat ini 90 persen perusahaan pers di Sulut bisa dikatakan tidak mengupah pekerja medianya sesuai UMR. Barulah di ibukota Jakarta yang rata-rata diupah di atas UMR. Sampai sekarang juga belum pernah ada kajian ataupun survei soal upah layak bagi jurnalis. Ini akan kita perjuangkan,” pungkasnya.

Sebagai salah satu output dari diskusi ini, Yinthze Lynvia Gunde selaku Ketua AJI Manado menyatakan dukungannya kepada para jurnalis untuk membentuk serikat pekerja pers di media masing-masing.

“Sampai saat ini pers selalu jauh dari kesejahteraan. Ayo kita berserikat untuk memperjuangkan hak-hak kita sebagai jurnalis. Baik dalam melakukan kerja jurnalistik, tapi juga soal kesejahteraan. Karena jika jurnalis sejahtera, pers akan bebas dalam melaksanakan tugasnya,” tutup Lynvia.

Diskusi diikuti oleh segenap anggota AJI Manado, mahasiswa Unima dan Pers Mahasiswa “Acta Diurna” Fispol Unsrat. (RE)