RUU KPK dalam Perspektif Akademisi Manado

Foto bersama seluruh pemateri dan peserta, usai kegiatan diskusi publik.

Manado, KOMUNIKASULUT.COM – Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) yang telah disahkan pada Sidang Paripurna DPR RI 17 September 2019 tidak berhenti menuai polemik; bahkan di hari-hari terakhir jelang pemberlakuan regulasi tersebut (17 Oktober 2019).

Sejumlah akademisi, pengamat hukum, pengamat politik dan tokoh pemuda yang ada di Sulawesi Utara turut mengambil andil dan melakukan diskursus menyoal produk perundang-undangan yang kontroversial tersebut. Bertemakan “Jalan Berliku Undang-Undang KPK,” diskusi publik digelar di What’s Up Cafe, Kawasan Megamas, Manado, Selasa (15/10/2019).

Menurut seorang Dosen Hukum Tata Negara (HTN) di Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Edwin Moniaga, S.H, M.H, wacana untuk memberlakukan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) terhadap Revisi UU KPK bukan solusi utama dalam penyelesaian polemik ini.

“Perppu bukan solusi utama dalam penyelesaian polemik Undang-Undang KPK. Apalagi penomoran Revisi UU KPK saja belum ada, bagaimana kita mau dorong diterbitkannya Perppu. Sebagai warga Indonesia yang taat asas dan hukum, biarkan saja dulu Undang-Undang ini bergulir,” terang Moniaga.

“Ketika UU ini jalan dan dilihat bahwa ada kejanggalan maka silahkan tempuh jalur konstitusional, yaitu Judicial Review. Silahkan diuji apakah Undang-Undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945 ataupun peraturan pemerintah, sehingga dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi RI maka hasilnya akan bersifat final dan mengikat,” tambahnya.

Di sisi lain, Moniaga sepakat jika ada sejumlah pasal dalam Revisi UU KPK yang menjadi sumber persoalan dan harus diperdebatkan. “Beberapa hal dalam UU ini yang dapat di uji dalam Judicial Review adalah kedudukan KPK yang independensinya sebenarnya sederajat dengan lembaga tinggi lainnya. Tetapi, dalam Revisi UU KPK diatur bahwa KPK berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif,” tuturnya.

“Salah satu hal yang di persoalkan dalam Revisi UU KPK, yaitu adanya Dewan Pengawas terhadap KPK. Dengan adanya Dewan Pengawas ini sebenarnya merupakan bagian dari check and balance, sehingga jangan sampai keluar dari tujuan pembentukan lembaga ini. Jika sampai terjadi out of control maka kekuasaan bisa sulit untuk dibendung,” sambung Moniaga.

Selain itu, Dr. Ferry Liando, S.IP, M.Si, yang merupakan pengamat politik di Sulut menuturkan bahwa kestabilan negara bergantung pada keputusan yang akan diambil Presiden RI ketujuh, Ir. H. Joko Widodo, dalam meresponi kontradiksi di masyarakat perihal Revisi UU KPK.  “Jika saya dan kalian berada di posisi seperti yang Pak Jokowi hadapi saat ini, pasti kalian akan mengambil langkah seperti yang Pak Jokowi lakukan,” tutur Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan di Fispol Unsrat itu,” tuturnya.

“Sebaik atau sebagus apapun UU KPK yang akan dibuat, tidak akan mampu mencegah terjadinya korupsi. Tetapi, kita harus terlebih dahulu memiliki kesadaran diri sendiri tentang efek negatif dari korupsi ini. Ketika kita telah belajar dan mampu mencegah tindak korupsi tersebut, itulah peran utama dari para mahasiswa itu sendiri,” tambah Liando.

Dari perspektif seorang Millennial; salah satu tokoh kepemudaan di Sulut, drg. Hizkia Sembel, mengajak khalayak agar menanggapi polemik Revisi UU KPK secara substansial dan solutif. Tidak berfokus pada hal-hal yang dapat memprovokasi satu sama lain.

“Setelah disahkannya Revisi UU KPK ini, maka perdebatan kusir untuk menolak atau menerima pasal-pasal yang dianggap kontroversial sebaiknya kita hentikan. Yang kita harus pikirkan saat ini adalah apa langkah konstitusional yang akan kita ambil apabila revisi UU KPK ini dianggap melemahkan KPK,” jelas Koordinator Wilayah X SulutGo PP GMKI tersebut.

“Selain Perppu, masih ada langkah konstitusi yang dapat diambil, yaitu Legislatif Review ataupun Judicial Review. Kita tinggal melihat dan menguji langkah mana yang lebih banyak positifnya daripada negatifnya bagi Indonesia.  Langkah itulah yang dapat kita tempuh,” ulas Hizkia.

Terkait polemik Revisi UU KPK, lanjut Hizkia, mahasiswa harus mengetahui proses dan isinya dari hulu ke hilir. Jangan informasinya hanya diketahui setengah-setengah, sehingga dapat memunculkan persepsi yang berbeda-beda. Mahasiswa dianggap merupakan kaum yang terpelajar dan bergerak secara intelektual.

Dengan kondisi dan situasi bangsa Indonesia saat ini, mahasiswa harus pintar-pintar melihat situasi ini. Jangan sampai ditunggangi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, tutup Hizkia.

Kegiatan berlangsung edukatif dan interaktif antara pemantik dan peserta kegiatan, yang terdiri dari unsur mahasiswa, delegasi organisasi cipayung, masyarakat umum dan awak media. Kegiatan dimoderatori oleh Combyan Lombongbitung, S.IP (Ketua BEM Unsrat 2015-2017). (RE)