Pers Mahasiswa Rentan direpresi, PPMI Konsolidasi Nasional

Suasana konsolidasi nasional; dalam rangkaian kegiatan Reuni Nasional dan Dies Natalis XXVII PPMI.

SEMARANG, KOMUNIKASULUT.COM – Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) menyematkan tema “Pers Mahasiswa Melawan Represifitas untuk Merajut Kebhinekaan” pada pagelaran Reuni Nasional dan Dies Natalis ke-27 di Universitas Wahid Hasyim, Semarang, Jawa Tengah, pada Jumat (25/10/2019) hingga Senin (28/10/2019).

Tajuk tersebut dipilih berlandaskan realitas yang dialami pers mahasiswa selama menjalankan kerja-kerja jurnalistik di lapangan. Perlakuan intimidatif, kekerasan fisik dan psikis, pembredelan, diancam dikeluarkan dari kampus, hingga mendapat gertakan untuk dibunuh adalah bentuk konfrontasi yang kerap dialami.

“Kita sudah mendengar pemaparan secara langsung dari teman-teman setiap LPM (Lembaga Pers Mahasiswa, red) pada salah satu sesi kegiatan kemarin, bagaimana wartawan mahasiswa diancam DO (Drop Out, red). Itu sudah biasa. Tapi yang paling parah adalah sampai diancam untuk dibunuh,” ujar Sekretaris Jenderal PPMI Nasional, Rahmat Ali, selepas kegiatan, Selasa (29/10/2019).

“Alasan utama kami mengangkat tema tersebut karena represifitas itu sedang kita alami sampai saat ini. Banyak yang kasusnya belum selesai. Seperti halnya represifitas yang terjadi di LPM Suara USU, di LPM Progress, Pangkep juga ada, di UMI, di Unhas dan lainnya. Ada juga karena mereka tidak mau menandatangani surat tertentu, sehingga SK mereka tidak diturunkan. Sampai sekarang belum ada kejelasan. Ada juga LPM Teropong yang baru-baru ini diancam dibekukan dan masih banyak kasus-kasus lainnya,” beber Ali.

Adapun, peserta meresponi positif topik yang dipilih untuk menjadi bahasan utama pada kegiatan tahunan PPMI tersebut. Mereka yang notabennya delegasi LPM dari 34 provinsi se Indonesia, memiliki kesamaan permasalahan yang terjadi di kampusnya. Tidak ada LPM yang tidak pernah bergesekan dengan pihak aparat maupun birokrasi kampus.

Pimpinan Umum (PU) LPM Acta Diurna Fispol Unsrat Manado, Tiara Piri, menuangkan tanggapannya terkait tema tersebut. “Tema yang diangkat soal represifitas sangat menarik. Karena kita ketahui bersama, hingga kini telah banyak terjadi tindakan represif yang dialami kawan-kawan pers mahasiswa. Baik yang dilakukan oleh aparat maupun birokrasi kampus,” lugas mahasiswa yang akrab disapa Yaya itu.

“Ada banyak sekali contohnya. Baru-baru ini saja ada diskusi dari LPM Teropong di Surabaya yang dibubarkan oleh pihak kampus. Diskusi mereka dinilai ilegal karena tidak mengantongi surat izin dari kepolisian. Alasan tersebut jelas mengada-ada dan bertentangan dengan Pasal 10 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang aturan untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Yang menyatakan bahwa segala kegiatan ilmiah di kampus dan keagamaan tidak memerlukan izin dari kepolisian,” jelas Yaya.

“Di PPMI Dewan Kota Manado sendiri belum ada informasi terkait kondisi terbaru dari setiap LPM, apakah ada atau tidaknya yang mengalami perlakuan tersebut. Karena setahu saya PPMI Manado lagi vakum. Tapi di LPM saya sendiri, sampai saat ini belum mengalami tindakan represif dari pihak aparat maupun pihak kampus,” ungkap mahasiswa semester 7 Jurusan Ilmu Komunikasi Fispol Unsrat tersebut.

Dengan demikian, Yaya mengajak pers mahasiswa se Nusantara menjadikan tragedi ini sebagai momentum perekat seluruh LPM yang tergabung dalam PPMI. “Dengan adanya tema ini, diharapkan kita semua bisa lebih mempererat kekompakan kita. Kita harus terus saling berjejaring, supaya kita dapat membantu satu sama lain melalui wadah PPMI,” tandasnya.

Diketahui, berdasarkan data riset PPMI pada tahun 2016, terdapat puluhan kasus pengekangan dan kekerasan terhadap pers mahasiswa. Dari 88 kasus yang pernah tercatat, terdapat 65 kasus yang dilakukan oleh pihak birokrasi kampus. Data tersebut belum dirangkum dengan kasus yang telah terjadi di selang tahun 2017 sampai 2019.

Peliput: Rully Pulubuhu