Iuran Gagal Naik, BPJS Jangan Coba Beratkan Masyarakat

Rahmad Handoyo, S.PI, MM. (Dokumentasi Parlementaria)

KOMUNIKASULUT.COM – Putusan Mahkamah Agung yang membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk semua kelas per 1 Januari 2020, menimbulkan pro dan kontra. Namun di lingkup DPR RI ternyata banyak menuai dukungan.

Salah satunya Rahmad Handoyo, Anggota Komisi IX DPR RI, Fraksi PDIP, yang menilai putusan ini merupakan kemenangan aspirasi rakyat yang layak untuk mereka peroleh.

Disadur dari laman DPR RI, Rahmad menganggap putusan ini menjadi titik balik BPJS, untuk membenahi disiplin menggunakan anggaran. “Parlemen  menyambut baik keputusan MA. Karena  sejak awal, kita menolak kenaikan iuran ini. BPJS harus berbenah, melakukan efisiensi dan evaluasi penggunaan anggaran,” kata Rahmad kepada awak media, Selasa (10/3/2020).

Selain itu, Rahmad mewanti-wanti BPJS agar tetap memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, dan tidak mengesampingkan hak kesehatan mereka. Begitupun dengan pemerintah, harus berupaya terus meningkatkan sistem kerja BPJS.

“Meskipun iuran BPJS batal dinaikkan, pemerintah harus tetap meningkatkan pelayanan BPJS Kesehatan. Pelayanan harus tetap jadi perhatian utama,” pesan Rahmad.

Rahmad melanjutkan, “Kami tahu BPJS sedang mengalami defisit anggaran. Tapi, alasan itu tidak boleh sampai memberatkan masyarakat. Pemerintah harus cari solusi menyelamatkan keuangan BPJS. Saya yakin, dalam pembicaraan ke depan, parlemen dan pemerintah akan menemukan solusi tersebut.”

Diketahui, MA mengabulkan sebagian permohonan uji materi Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI), terhadap Perpres Nomor 75 Tahun 2019 yang menetapkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Dalam putusannya, MA menyatakan Pasal 34 ayat 1 dan 2, Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal tersebut mengatur iuran peserta bukan penerima upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja (BP), menjadi sebesar Rp 42.000 per orang (setiap bulan), dengan manfaat pelayanan ruang perawatan kelas III. Sedangkan pada nominal Rp 110.000 mendapatkan ruang perawatan kelas II; pada nominal Rp 160.000 mendapatkan ruang perawatan kelas I.

Berdasarkan keputusan itu juga, maka iuran BPJS Kesehatan kembali kepada iuran semula, yaitu Rp 25.500 untuk kelas III; Rp 51.000 untuk kelas II; dan Rp 80.000 untuk kelas I. (RE)