DPR Akan Kawal Putusan MA Batalkan Kenaikan BPJS

Wakil Ketua DPR RI, Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, S.H, M.H. (Dokumentasi Parlementaria)

KOMUNIKASULUT.COM – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendukung keputusan Mahkamah Agung membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan per 1 Januari 2020. Dengan mengabulkan judicial review Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.

Disadur dari laman DPR RI, Wakil Ketua DPR RI, Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, S.H, M.H, memastikan akan mengawal pelaksanaan putusan MA itu. Serta mengimbau semua pihak agar patuh terhadap ketukan palu MA yang sudah berlaku final.

“Kami dari DPR RI akan mengawasi pelaksanaan dari putusan Mahkamah Agung, dan mengimbau kepada semua pihak untuk tunduk dan patuh pada putusan tersebut,” ucapnya dari Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2020).

Diketahui, putusan ini merupakan tindak lanjut dari gugatan Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI), yang keberatan dengan wacana kenaikan iuran tersebut. Sehingga melayangkan tuntutan ke MA agar dibatalkan.

Dasar pertimbangan MA ialah, Pasal 34 ayat 1-2 dan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 (tentang Jaminan Kesehatan), dinilai tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Demikian pula, Pasal 34 ayat 1-2 bertentangan dengan Pasal 23 A, Pasal 28H, dan Pasal 34 UUD 1945. Juga bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial, dan bertentangan dengan Pasal 5 ayat 2 jo Pasal 171 UU Kesehatan.

Pasal 34 yang dibatalkan MA, memuat kenaikan tarif iuran kelas BPJS yang mencapai 100 persen. Berdasarkan itu, iuran BPJS kembali kepada nominal iuran semula, yakni kelas 3 Rp 25.500; kelas 2 Rp 51.000; dan kelas 1 Rp 80.000. (RE)