Pemerintah Kurang Responsif Tangani Corona dari Akses Transportasi

H. Irwan, S.IP, M.P. (Dokumentasi Parlementaria)

KOMUNIKASULUT.COM – Di tengah upaya maksimal pemerintah pusat merumuskan cara mencegah peta penyebaran Covid-19 di Indonesia, Anggota DPR RI Komisi V, H. Irwan, SIP, M.P, menilai sebaliknya.

Disadur dari laman DPR RI, Irwan menganggap usaha pemerintah belum optimal. Pemerintah memberikan informasi minim tentang sejumlah hal penting, yang perlu disadari masyarakat. Pemerintah juga kurang memperhatikan faktor akses transportasi yang masih leluasa digunakan, dan berpotensi tersusupi virus ini secara massal.

“Sejak munculnya isu dan dampak corona, cara pemerintah menanganinya terkesan tidak responsif. Informasi penularan virus yang rentan di transportasi massal, seperti di KRL, seharusnya disampaikan secara lebih komprehensif. Sebab penularannya kemungkinan bukan hanya bisa terjadi di KRL, tetapi bisa melalui perantara lain. Bisa di rumah sakit, bandara, pusat keramaian, termasuk destinasi wisata,” singkap Irwan kepada awak media, Jumat (13/3/2020).

Irwan menambahkan, semua akses transportasi harus dibuat sangat ketat. Jika perlu, jalur masuk dan keluar ke Indonesia dipersempit menjadi satu pintu.

“Dengan meningkatnya warga Indonesia yang menjadi suspect dan positif terjangkit Corona, sudah seharusnya semua akses infrastruktur transportasi darat, udara, dan laut semakin diperketat. Untuk akses keluar masuk warga negara asing di Indonesia, dibuat satu pintu saja. Misalnya di bandara internasional Soekarno-Hatta,” tawar Irwan.

Apalagi untuk negara yang jelas memiliki riwayat pasien positif corona, Irwan mendesak, “Kita harus tegas untuk melakukan travel warning, dan menutup penerbangan ke negara atau kota-kota di negara tersebut. Begitupun sebaliknya.”

Dengan demikian, Irwan mengingatkan pemerintah supaya lebih fokus mengutamakan keselamatan warga, ketimbang dampak ekonomi dari pandemik ini.  “Pemerintah harus lebih mementingkan keselamatan rakyat dibandingkan isu dampak ekonominya,” tandas politisi dari Fraksi Demokrat itu. (RE)