Pimpinan DPR RI Anjurkan Lockdown Daerah

Dr. H. M. Azis Syamsuddin, S.E, S.H, M.H, MAF. (Dokumentasi Parlementaria)

KOMUNIKASULUT.COM – Jumlah kasus Covid-19 yang semakin  membengkak di Indonesia, memicu sejumlah pihak menyuarakan wacana lockdown. Salah satunya datang dari Wakil Ketua DPR RI, Dr. H. M. Azis Syamsuddin, S.E, S.H, M.H, MAF, yang aktif menyoroti kebijakan pemerintah pusat.

Dirangkum dari laman DPR RI, Azis menjelaskan, pemerintah pusat cepat atau lambat harus merenungkan langkah antisipasi, dan bagaimana solusi menjaga stabilitas ekonomi jika lockdown diberlakukan sebagai opsi terakhir. Itu pun harus dimulai dengan berbagai pertimbangan, menyoal pola penyebaran dan letak geografisnya terlebih dahulu.

Lockdown memang perlu dipertimbangkan di Indonesia. Namun hanya di beberapa daerah, yang memiliki kemungkinan terbesar sebagai tempat yang paling terpapar. Seperti daerah yang memiliki akses secara langsung dengan negara luar,” jelas Azis dari ruang kerjanya, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (16/3/2020).

“Sepanjang daerah bisa melokalisir. Pemerintah pusat tidak perlu (lockdown, red). Tapi kalau pemerintah daerah dianggap belum maksimal, maka pemerintah pusat harus mengambil langkah itu. Lockdown itu kan melokalisir ruang gerak, seperti di Manila. Semua menutup pintu dan masyarakat diminta di rumah,  supaya seluruh fasilitas umum dibersihkan,” sambung Azis.

Sejauh ini, Azis menilai pemerintah sudah menerapkan sejumlah kebijakan teknis yang bisa cukup mengurangi peta penyebaran Covid-19 di lingkungan masyarakat. “Seperti membuat social distancing atau menjaga jarak sosial. Juga melarang penyelenggaraan event yang menciptakan kerumunan masyarakat. Serta menutup kegiatan-kegiatan sekolah dan perkantoran,” nilainya.

Pemerintah dianggap sudah mulai menangani dampak ekonomi yang diakibatkan wabah ini. “Pemerintah sudah mengantisipasi. Pemerintah mempunyai stok bahan pokok makanan yang cukup untuk disuplai ke masyarakat. Agar mereka jangan panik, tinggal kita membatasi ruang gerak. Pertemuan yang bersifat banyak orang harus dihindari,” lanjut Azis.

Kedepannya, DPR RI tidak akan melepas pandangannya terhadap aktivitas pemerintah. Sehingga masyarakat bisa menenangkan diri, namun jangan sampai mengendorkan kewaspadaan. Serahkan semuanya pada pemerintah.

“Biarkan dulu Pak Donny (Kelapa BNPB) bekerja dan melaporkan kepada pemerintah, untuk Presiden mengambil sikap. Tentu DPR akan menganalisa dan memperhatikan apa yang telah dilakukan oleh tim gabungannya (Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, red), dalam mengevaluasi dan melokalisir penyebaran virus,” tandas Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) DPR RI itu. (RE)