Ini Solusi Unsrat Lanjutkan Perkuliahan di Tengah Pandemi

KOMUNIKASULUT.COM – Menyikapi perpanjangan status siaga darurat Covid-19 yang diberlakukan Pemerintah Provinsi Sulut (hingga 29 Mei 2020), Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado resmi mengeluarkan keputusan untuk memadu-padankan diri dengan kebijakan pemerintah. Dalam menutup keran penyebaran pandemi, di sela masyarakat Nyiur Melambai.

Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Rektor Unsrat Nomor 2399/UN12/LL/2020, Tentang Perpanjangan Kebijakan Dalam Menyikapi Penyebaran Covid-19 Di Universitas Sam Ratulangi. Yang dilegitimasi langsung oleh Rektor Unsrat, Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc, DEA, pada Kamis (26/3/2020)

Ini juga menjadi jawaban terhadap kegalauan civitas akademika Unsrat, yang menunggu kepastian kebijakan kampus dalam mengatur prosedur akademik mereka; kuliah daring (metode work from home dan e-Learning), Kuliah Kerja Terpadu (KKT), PKL, PBL, magang, pelayanan akademik, ujian proposal-skripsi-tesis, hingga jadwal wisuda.

Informasi selengkapnya mengenai kebijakan ini, sudah terlampir dalam gambar berita.

Status Siaga Darurat Covid-19 Sulut Berlangsung 75 Hari

Diketahui, penetapan status siaga darurat Covid-19 di Sulut akan berlangsung selama 75 hari. Sejak diputuskan pada 16 Maret 2020 dan diberlakukan hingga 29 Mei 2020. Ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulut Nomor 97 Tahun 2020, Tentang Penetapan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Non Alam Covid-19. Sesuai poin ketiga SK Gubernur.

“Penetapan Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud diktum Kesatu, adalah dalam rangka penanganan darurat Bencana Non Alam Pandemi Virus Corona (Covid-19) di Provinsi Sulawesi Utara, yang berlangsung selama 75 hari. Terhitung sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020,” sebutnya.

Status ini pun berpotensi mengalami perubahan jangka waktu. Mengingat kondisi pandemi di tanah air sukar diprediksi, sehingga pemerintah hanya bisa menyiapkan beragam opsi untuk mengantisipasi perkembangannya. Selaras dengan poin kedua SK Gubernur.

“Masa Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud diktum Kesatu, dapat diperpanjang ataupun diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana,” bunyinya. (RE)