Karantina Ibukota Indonesia Tunggu Keputusan Pemerintah

Ilustrasi.

KOMUNIKASULUT.COM – Pemerintah pusat segera memutuskan pemberlakuan karantina wilayah di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, dan Bekasi (Jabodetabek), pada Senin (30/3/2020). Ini mempertimbangkan, letak ibukota yang menjadi episentrum penyebaran Covid-19 bagi daerah sekitarnya.

Dirangkum dari laman DPR RI, langkah ini disambut baik oleh parlemen. Salah satunya datang dari Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), Ir. H. Achmad Hafisz Tohir. “Kalau memang sebagian wilayah Jabodetabek diberlakukan lockdown, tentu baik sekali. Karena bisa menyetop penyebaran virus Covid-19, agar terputus mata rantainya. Mobilitas orang yang keluar-masuk Jakarta, memang harus ditutup untuk menyelamatkan jiwa penduduknya,” nilainya.

Mengutip petuah hukum dan kedokteran, Achmad menyerukan, “Salus populi supreme lex esto, yang berarti, keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. Sedangkan kepanikan adalah separuh penyakit, ketenangan adalah separuh obat, dan kesabaran adalah permulaan kesembuhan. Jangan panik dan jangan membuat gerakan kontra-kondusif. Karena itu hanya akan membuat kekhawatiran sosial yang merugikan kita semua,” seru Achmad, menyadur kalimat Bapak Kedokteran Dunia, Ibnu Sina.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI, Budi Setiyadi mengungkapkan kepada awak media, telah mempersiapkan segala skenario jika karantina wilayah benar terjadi. Namun, ini harus terlebih dahulu diputuskan dalam rapat terbatas jajaran stakeholder pemerintah.

“Kita telah menyiapkan skema sekaligus skenario yang akan diberlakukan, jika Jakarta mulai menutup akses masuk dan keluarnya. Ini akan diputuskan dalam rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang saat ini juga menjabat sebagai Plt. Menteri Perhubungan,” jelas Budi.

“Saya akan merekomendasikan dalam rapat itu, kalau bisa Jabodetabek itu sudah dikarantina. Tapi tergantung rapat dengan pertimbangan Pak Menko Maritim,” sambungnya.

Menurut Budi, keselamatan masyarakat adalah prioritas utama dalam pemberlakuan karantina wilayah ini. “Yang utama adalah mementingkan keselematan masyarakat luas, sekaligus mempersempit penyebaran virus corona. Itu yang utama. Kalau memperdebatkan masalah ekonomi terus, nggak akan ketemu langkah konkritnya,” tekannya.

Pemerintah juga sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak berkewenangan perihal wacana tersebut. “Korlantas Polri serta Polda Metro Jaya juga sudah diberitahu pemerintah, mengenai skenario karantina Jakarta. Secara teknis, pihak kepolisian dan dinas perhubungan di setiap wilayah juga telah memiliki skema, sekaligus titik-titik yang akan ditutup aksesnya. Yang utama adalah mementingkan keselematan masyarakat luas sekaligus mempersempit penyebaran virus corona,” tutur Budi.

Menyangkut itu, Dirjen Hubdat telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.1629/UM.006/DRJD/2020, Tentang Standar Operasional Prosedur Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Bidang Transportasi Darat.

Peraturan tersebut menjadi salah satu landasan prosedur, dan akan dikolaborasikan dengan seperangkat regulasi yang mendukung penerapan karantina wilayah. (RE)