E2L-BRANI Dinilai Berpeluang ke Pilgub Sulut

Elly Lasut dan Benny Ramdhani.

KOMUNIKASULUT.COM – Ditangguhkannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020, tak lantas menghilangkan animo masyarakat terhadap karisma dari kontestasi tersebut. Pemilihan Gubernur Sulut yang ikut ditunda penyelenggara, tidak menyurutkan sorotan publik kepada kandidat pasangan calon yang berpotensi jadi kuda hitam di arena.

Diskusi hangat datang dari daerah pemilihan Bolaang Mongondow Raya (BMR). Masyarakat secara simultan menyandingkan sejumlah figur yang dinilai mampu menumbangkan petahana. Hasilnya jatuh pada sosok Benny Ramdhani, yang dianggap klop untuk disandingkan dengan Elly Lasut.

“BRANI (sapaan akrab, red) adalah politisi populer yang sudah dikenal. Bukan hanya di BMR, tapi se Sulut. Jika BRANI berpasangan dengan Elly Lasut, akan berpeluang di Pilgub mendatang,” bunyi seorang masyarakat BMR, Ari Makalalag.

Terlebih lagi pribadi E2L (akronim Elly Lasut) yang memiliki modal politik besar di Sulut, menjadi lawan tangguh bagi kompetitor di Pilgub nantinya. “Apalagi Pak Elly, yang memiliki basis besar di Sulut,” sambungnya.

Ari berpendapat, ini adalah kesempatan putra daerah BMR untuk menyeimbangkan porsi keterwakilan dari wilayah di Sulut, sebagai pimpinan daerah. “Kursi Wakil Gubernur harus jadi milik BMR. Dan Pak Benny Ramdhani layak menduduki kursi itu,” klaimnya.

Senada dengan itu, para simpatisan E2L juga beranggapan sama. Bahwa pimpinan daerah kali ini perlu dimeratakan dengan keterwakilan tokoh dari BMR, untuk memimpin Sulut di periode mendatang. “Paling bagus memang Elly Lasut berpasangan dengan keterwakilan BMR. Apalagi bersanding bersama sosok BRANI,” rangkum seorang pendukung E2L, Yowlle Lumingkewas.

Diketahui, penundaan Pilkada serentak 2020 telah disepakati Ketua KPU RI, Arief Budiman; Ketua Bawaslu RI, Abhan, S.H, M.H; Menteri Dalam Negeri, M. Tito Karnavian, M.A, Ph.D; Plt. Ketua DKPP RI, Prof. Dr. Muhammad, M.Si; dan Pimpinan Rapat Kerja Komisi II DPR RI, Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandiung, S.Si, M.T, pada Senin (30/3/2020).

Dengan mempertimbangkan beberapa hal, di antaranya adalah perkembangan Covid-19 yang semakin membengkak di teritori padat penduduk Indonesia. Yang berpotensi mengancam keselamatan seluruh komponen Pilkada, terlebih khusus para konstituen di Dapil masing-masing. (RE)