Manado Tidak Akan Lockdown, Tapi Pemkot Sigap Berlakukan

vicky lumentut
Dr. Ir. G.S. Vicky Lumentut, S.H, M.Sc, DEA.

KOMUNIKASULUT.COM – Hingga kini sejumlah daerah di Indonesia telah memberlakukan karantina wilayah secara mandiri, meski belum ada instruksi lockdown nasional dari pemerintah pusat. Di antaranya adalah Tegal, Jawa Tengah;  Tasikmalaya, Jawa Barat; Ciamis, Jawa Barat; Papua, Provinsi Papua; Makassar, Sulawesi Selatan; dan beberapa daerah yang baru memulai.

Di Sulawesi Utara sendiri, terlebih khusus di Kota Manado sebagai Ibukota Provinsi, belum ada gelagat pemerintah untuk menerapkan itu. Kendati sebagian masyarakat dan stakeholder pemerintahan mengusulkan wacana tersebut.

Namun, bukan berarti pemerintah tidak mengantisipasi pemberlakuan itu. Melainkan pemerintah telah menyiapkan rencana cadangan, jika akhirnya kebijakan itu berstatus darurat untuk dilakukan. Sebagaimana yang diutarakan Dr. Ir. G.S. Vicky Lumentut, S.H, M.Sc, DEA, selaku Walikota Manado.

“Ada warga Manado yang mengusulkan mengenai karantina wilayah. Akan tetapi aspirasi ini harus dipertimbangkan dengan matang. Karena ini akan sangat membatasi ruang gerak di seluruh wilayah, terlebih di pintu masuk dan keluar Manado. Jangan sampai ini malah menimbulkan persoalan baru di masyarakat,” tutur Vicky dalam rapat telekonfrensi forum komunikasi pemerintah daerah, Selasa (31/3/2020).

Dampak perekonomian sebagai imbas dari karantina wilayah, sudah jelas menjadi salah satu persoalan utama yang tidak ingin diresikokan pemerintah. “Karantina wilayah jelas akan sangat berpengaruh pada perekonomian kota. Saya sangat memahami dan setuju jika keselamatan rakyat Manado di atas segalanya. Tapi jangan sampai karantina wilayah ini memicu persoalan baru,” timbang Vicky.

Meski begitu, Pemkot Manado tidak segan mengambil keputusan jika segala pertimbangan dan kajian tentang Covid-19, telah matang untuk dieksekusi. Skenario lockdown lokal juga sudah dirancangkan pemerintah kota.

“Pemkot tidak akan main-main menerapkannya,” lanjut Walikota, “Yang hanya diperkenankan masuk adalah logistik, bahan pokok, alat kesehatan, dan kebutuhan penting berkaitan dengan penanganan Covid-19. Orang dari luar kita isolasi, untuk diperiksa intensif selama 14 hari. Infrastruktur kita siapkan, juga kita akan melarang warga Manado bepergian keluar wilayah.”

Oleh karenanya, Walikota meminta pengertian masyarakat Manado agar tidak tergesa-gesa meminta pemberlakuan karantina wilayah. Setidaknya sampai indikator-indikator yang mendesak pemerintah untuk mengabulkan kebijakan tersebut terpenuhi. Salah satunya jika sudah resmi diinstruksikan pemerintah pusat.

“Karena itu, saya berharap masyarakat dapat memahami kenapa Kota Manado belum menerapkan karantina wilayah. Sebagaimana model isolasi yang sudah dilakukan oleh Pemda lain di Indonesia, dan anjuran Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia. Keputusan karantina wilayah juga tetap wewenang pemerintah pusat. Setelah melihat perkembangan Covid-19 di daerah” harapnya.

Selain itu, Walikota menggambarkan dampak perekonomian Manado setelah menerapkan physical distancing. “Sejauh ini kota perekonomian di Kota Manado memang sangat terasa dampak penurunan. Setelah pemberlakuan physical distancing, dengan tidak melakukan pertemuan yang melibatkan banyak orang, menjaga jarak, dan beraktivitas di rumah, kecuali ada keputusan mendadak,” bebernya.

Tapi di sisi lain Walikota justru bangga, karena sebagian besar masyarakat sudah mematuhi pinta pemerintah. “Rakyat Kota Manado sebagian besar telah memiliki kesadaran dan taat pada himbauan pemerintah. Setelah sekolah diliburkan, pegawai negeri dan swasta diregulasikan kerja dari rumah, dan warga tetap tinggal di rumah, semuanya berjalan dengan baik. Kecuali yang terlibat langsung dalam pelayanan publik atau kerja yang tidak bisa dari rumah,” salutnya. (RE)