Mahasiswa Didepak dari Kelas Online Karena Kritik Dosen

fispol unsrat

BERBAGAI kendala dan masalah terus ditemui mahasiswa-mahasiswi di Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, dalam menjalankan sistem kuliah daring. Salah satunya yang dirasakan civitas akademika di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fispol).

Terlepas dari hambatan signal dan biaya kuota yang umum dialami, kali ini mahasiswa mendapat persoalan dari tenaga pendidik mereka sendiri. Ini menimpa dua orang mahasiswa Jurusan Pemerintahan Semester 6 yang dikeluarkan secara sepihak oleh dosen kelas online mereka (S.S), dalam Mata Kuliah Sistem Kepartaian dan Pemilu.

Berdasarkan keterangan salah satu mahasiswa (J.T) yang mengalami tindakan semena-mena tersebut, dia menjelaskan akar permasalahannya. “Awalnya ada beberapa mahasiswa mengalami kendala registrasi dan input tugas. Saat kami menanyakan kepada dosen bersangkutan melalui chat pribadi, tidak pernah direspon. Lalu ketika kami menanyakan itu di grup, dosen baru respon. Tapi seakan menyalahkan mahasiswa, yang memang ada kesulitan dengan sistem e-Learning ini,” bukanya.

“Pada saat saya menyampaikan kritik, dosen tidak terima masukan itu dan mengeluarkan saya dari grup mata kuliah secara sepihak. Lalu mengambil keputusan tidak meluluskan saya. Ada juga teman saya (Y.T) yang dikeluarkan oleh dosen selepas bertanya soal e-Learning,” lanjut J.T kepada Pers Mahasiswa Acta Diurna, Kamis (2/3/2020).

“Yang pasti kami tidak terima,” sambungnya, “Karena kami merasa tidak ada kesalahan. Kami hanya mengkritik cara pelayanan akademik dosen kepada mahasiswa. Kami malah merasa dosen salah mempergunakan wewenangnya sebagai tenaga pendidik. Sekalipun kami ada kesalahan dan dinyatakan tidak lulus, kami tetap berhak mengikuti pembelajaran. Kami disinikan tetap bayar kuliah. Tapi kenyataannya kami diperlakukan seperti ini.”

Sementara itu, tidak membutuhkan waktu lama dari dosen (S.S) yang dimaksud, untuk memberikan konfirmasi dan klarifikasinya mengenai keputusan kontroversial tersebut. Dia mengungkapkan alasan utamanya kenapa berlaku seperti demikian kepada mahasiswa.

“Itu memang betul, saya memberikan keputusan yang keras tersebut kepada dia. Karena pemberitahuan tentang e-Learning itu sudah berulang kali disampaikan di grup. Saya selalu minta mereka scroll informasinya di atas. Lalu mereka yang baru aktif di grup, langsung mendesak dan sok untuk mendikte saya. Dan meminta saya harus berlaku seperti ini dan seperti itu. Saya langsung mempertanyakan siapa sebenarnya dosennya disini, anda atau saya?” bebernya.

Selain itu, S.S. juga menjelaskan segala keputusannya memiliki dasar yang rasional dan sesuai prosedur akademik di kampus. Sehingga S.S. menganggap tindakan mahasiswa itu tidak berbanding lurus dengan tuntutan mereka.

“Dia mengaku mengkritisi, tapi dia sendiri hampir tidak pernah masuk kelas sampai bulan Maret, yaitu di tanggal sembilan. Saya punya catatannya. Begitupun dengan sejumlah mahasiswa lain. Tidak usah tanggapi kabar itu, saya tahu siapa saja mereka. Bilang aktivis, tapi tidak pernah ikut kuliah. Seketikanya masuk langsung tanya-tanya. Bilang kepada mereka, sebelum mereka lahir saya sudah aktivis,” jawabnya.

“Saya sudah langsung mengeluarkan. Tetap sama, alpanya sudah lebih dari tiga. Dia ingin melanjutkan sudah tidak bisa. Mau bagaimana? Menjelang ujian Mid baru mereka hadir. Lalu datang mendesak dan membujuk saya. Kalau tidak bisa membujuk, sudah akan mereka umbar keluar itu. Kalau saya tegas, tidak hadir ya tidak hadir. Konsekuensinya seperti itu. Terserah kalau saya dikatakan arogan, itu resiko dari tanggung jawab saya,” tambah S.S.

Diketahui, berdasarkan bukti digital yang sudah dikantongi Pers Mahasiswa Acta Diurna, kedua mahasiswa  tersebut dikeluarkan dari grup kelas online Mata Kuliah Sistem Kepartaian dan Pemilu, pada 25 Maret 2020.

Penulis: Andre Marentek (Pers Mahasiswa Acta Diurna)