Pembatasan Sosial Berskala Besar Adalah Win-win Solution Pemerintah

harley mangindaan
Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, S.E, MSM.

KOMUNIKASULUT.COM – Keputusan pemerintah yang memilih memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketimbang lockdown atau karantina wilayah, menuai pro dan kontra di tengah masyarakat.

Salah satu reaksi datang dari Ketua Himpunan Intelektual Muda Sulawesi Utara, Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, S.E, MSM. Menurutnya, kedua opsi kebijakan tersebut sama-sama memiliki persentase yang efektif untuk menangkal penyebaran Covid-19. Jadi tidak perlu ada perdebatan berlebih.

“Karantina wilayah kan untuk pembatasan penduduk di suatu wilayah, yang kemudian diduga terinfeksi penyakit. Clue nya adalah, untuk mencegah penyebaran penyakit itu sendiri,” buka Ai (sebutan akrab).

“Sedangkan pembatasan sosial berskala besar, merupakan pembatasan kegiatan tertentu penduduk di suatu wilayah. Pembatasan sosial berskala besar ini, penegasannya ada pada penilaian medis terhadap para terduga terinfeksi penyakit. Yang kemudian ada pola implementasinya, sebagaimana jelas tertera dalam UU Kesehatan,” tambahnya.

Untuk itu Ai menyimpulkan, “Jadi letak perbedaan dari dua kebijakan yang jadi win-win solution pemerintah, yaitu satunya menyoal pembatasan penduduknya, sedangkan satunya di pembatasan kegiatannya.”

Dengan demikian, Ai mengingatkan bahwa perkembangan corona di Indonesia tidak melulu soal jumlah kasus positif yang terus bertambah secara konstan. Melainkan, ada juga indikator kesembuhan pasien yang perlu diikuti masyarakat.

“Perlu kita ketahui, grafik secara nasional  menunjukkan trend positif. Dengan tingkat kesembuhan yang terus mengalami peningkatan di angka 7,215 persen, sedangkan angka kematian mengalami penurunan di angka 8,711 persen,” singkap Wakil Walikota Manado 2010-2015 itu.

Diketahui, aturan main PSBB dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, juga Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Ini berlaku sejak dilegitimasi Presiden RI ketujuh, Ir. H. Joko Widodo pada 31 Maret 2020.

Adapun penetapan dan pelaksanaan PSBB, juga dirangkum dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar, dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. (RE)