Cicilan ASN Tidak Bisa Ditangguhkan, Bank SulutGo Akan Rugi

direktur utama bank sulutgo
Jeffry A.M. Dendeng.

KOMUNIKASULUT.COM – Bukan lagi rahasia umum jika pandemi Covid-19 perlahan tapi pasti, melemahkan seluruh sektor kehidupan global. Setelah resmi menyusupi Indonesia, terlebih khusus di Sulawesi Utara, dampak tersebut tidak lagi asing dirasakan pemerintah dan masyarakat.

Salah satu sektor yang mendapatkan ekses kritikal dari penjalaran corona adalah ‘ekonomi.’ Corona seolah merombak tatanan kehidupan pemerintah dan masyarakat, dengan tidak lagi menunjukan batasan kasta ekonomi dan status sosial.

Permintaan penangguhan pembayaran cicilan Aparatur Sipil Negara (ASN) selama tiga bulan di Sulut, memicu polemik di masyarakat. Mereka yang notabenenya punya penghasilan tetap, diklaim tidak layak mendapatkan subsidi yang demikian. Masyarakat dengan ekonomi tidak stabil lebih layak diprioritaskan.

Inilah yang sedang diupayakan jajaran direksi Bank SulutGo. Secara objektif, direksi berusaha memperjuangkan hak ekonomi semua kalangan masyarakat. Termasuk yang memiliki jabatan di pemerintahan. Namun kesimpulannya, tidak ada legal standing yang melegitimasi ASN untuk beroleh penundaan pembayaran cicilan sampai saat ini. Sekalipun sedang terdampak corona.

“Jadi surat-surat dari beberapa kabupaten kota soal pengajuan penangguhan ASN, selama tiga bulan itu sudah kita terima. Dan memang betul adanya. Tetapi saya perlu menjelaskan dulu, bahwa ASN tidak masuk dalam POJK Nomor 11 Tahun 2020,” jawab Direktur Utama Bank SulutGo, Jeffry A.M. Dendeng kepada awak media, usai mengikuti rapat LKPJ di DPRD Sulut, Jumat (24/4/2020).

“Hal ini sudah ditegaskan Kepala OJK Pusat, Bapak Dr. Wimboh Santoso SE, M.Sc, Ph.D. Kemudian ditegaskan juga Kepala OJK SulutGoMalut, M. Slamet Wibowo, MBA. Kami sendiri bank, harus bekerja berdasarkan peraturan atau payung hukum yang ada. Ini kalau payung hukumnya tidak ada, tentu tidak bisa kita lakukan,” tekannya.

Langkah proaktif sudah dilakukan direksi, dalam rangka mencari celah pemberlakuan penangguhan itu. Namun tetap saja memperoleh hasil yang nihil, jika tidak ada tindak lanjut dari pihak yang memegang kewenangan di pusat dan daerah.

“Jadi walaupun kami tahu ada kesulitan, kami tetap bolak-balik berupaya mencari jalannya bagaimana. Kami konsultasi sampai ke seluruh DPD dan BPD, walaupun dengan email, grup atau dengan WA. Kita juga konsultasi dengan OJK. Kita terus melakukan itu,” jelas Dirut.

“Jadi saya mengerti bagaimana kondisi dari para ASN sekarang ini, yang terdampak Covid-19. Kami sudah berusaha mencari jalan, bagaimana supaya bisa memenuhinya. Tetapi setelah kami lakukan berbagai kajian, kelihatannya tidak bisa dipenuhi. Kalaupun ada kami harus tunggu dari OJK. Itu yg jadi masalah,” simpulnya.

Jeffry beserta jajaran juga sudah membuat skema terburuk, jika ASN tetap dipaksakan menerima penangguhan tersebut. Dan hasilnya akan menyebabkan masalah, pada sistem manajemen keuangan Bank SulutGo secara menyeluruh. Kejatuhan (collapse) perusahaan pun bisa dipastikan terjadi.

“Dari hasil simulasi kita, kalau tetap memberi keringanan tiga bulan, bank ini akan rugi. Lebih parah lagi, akan terjadi permasalahan liquiditas di bank ini. Apabila ini tetap dipaksakan juga, maka akan terjadi permasalahan liquiditas di bank ini. Liquiditas kita akan berkurang dan tingkat kesehatan bank akan turun. Akibatnya, pemegang dana yang menempatkan uangnya di Bank sulut bisa menarik semuanya,” urainya.

“Kita bisa bayangkan dana di bank sulut 75 persen adalah milik masyarakat, 25 persen milik Pemda. Kalau 75 persennya ini tiba-tiba ditarik, karena Bank sulut ada masalah liquiditas dan tingkat kesehatannya turun, maka berbahaya buat bank ini. Itu permasalahannya,” tandas Jeffry.

Dengan demikian, terlepas dari persoalan ini, Bank SulutGo tetap menghimbau masyarakat agar berbondong mengajukan peringanan pembayaran cicilan dan kreditnya. Terlebih khusus yang tidak memiliki pendapatan tetap.

“Non ASN itu yang boleh, silahkan. Ada juga yang berdasarkan usaha. Kalau usaha ini tidak berjalan, mau dapat pengembalian dari mana? Sudah tidak memulangkan kredit, tidak bisa makan lagi. Yang bergaji tetap atau berpendapatan tetap itu tidak masuk. Itu yang namanya fix income atau pendapatan tetap. ASN kan sudah jelas ada gaji tetapnya,” tutup Jeffry. (RE)