Tahapan Pilkada Dimulai, Liando: Ada Beberapa Hal Yang Harus Diperhatikan

Ferry Daud Liando

KOMUNIKASULUT.COM –¬†Tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 9 Desember nanti, sudah dimulai dengan dilantiknya Panitia Pemungutan Suara (PPS) disemua Kabupaten/Kota yang ada di Sulawesi Utara (Sulut) pada Senin (15/6/2020).

Hal ini tentu mendapat respon berbagai lapisan masyarakat, salah satunya pengamat politik, Ferry Daud Liando, menjelaskan bahwa akan ada penolakan terhadap pelaksanaan pilkada ditahun 2020 karena status bencana nasional akibat covid 19 belum berakhir.

“Namun sikap ini tak bisa dibendung. Kedaulatan ada ditangan DPR dan pemerintah, tak lagi berasal dari rakyat dan ini ironi bagi negara demokrasi,” beber Liando¬†kepada wartawan KomunikaSulut.com, Senin (15/6/2020)

Hari ini 15 Juni secara resmi pilkada 2020 akan dilanjutkan, Liando mengatakan beberapa waktu lalu terdapat 4 tahapan yang harus ditunda karena penyebaran virus Corona. Namun Pilkada tetap akan dilanjutkan, meski masih dalam ancaman penyebaran virus Covid-19.

Akademisi Unsrat tersebut mengatakan, jika KPU sudah mantap dengan keyakinannya untuk melaksanakan Pilkada, maka ada beberapa hal yang mestinya perlu diantisipasi.

“Pertama, kita masih trauma dengan meninggalnya 894 petugas dan 5.175 petugas mengalami sakit pada pemilu 2019 lalu. Tentu trauma itu tidak boleh terulang lagi. Oleh karena itu KPU harus memastikan Pilkada 2020 tidak akan lagi ada korban yang berjatuhan,” terang Liando

Kedua, Liando menegaskan, KPU harus memastikan bahwa Pilkada itu harus berkualitas baik untuk prosesnya maupun dihasil akhir. “Tantangan Pilkada kali ini bahwa tidak semua instrumen penunjang Pilkada akan bekerja normal. Koordinasi KPUD dengan pemerintah daerah dan kepolisian bisa saja terganggu,” ujar putra berdarah Minsel itu.

Karena menurut Liando kedua Institusi ini sangat sibuk melayani masyarakat terkait pencegahan dan penanganan covid-19. Begitu partisipasi masyarakat dalam penyusunan daftar pemilih, keikutsertaan dalam mengawasi, mengajukan bukti, memberi keterangan serta berpartisipasi dalam pemberian suara bisa jadi tidak akan optimal.

“Secara teknis, berdasarkan pengalaman yang dimiliki KPU dan jajarannya, Pilkada bisa saja akan berjalan normal. Namun Pilkada bukan hanya prosedur teknis. Tetapi substansi dan kualitas dari setiap prosedur itu harus benar-benar dijamin,” jelasnya.

Terakhir, Liando menghimbau bahwa tugas KPU harus menjalankan Pilkada tahun ini dengan sebaik mungkin. “Tugas KPU bukan sekedar untuk melaksanakan Pilkada, tetapi tugas utama KPU yaitu harus memastikan apakah proses dan hasil Pilkada memiliki mutu yang baik,” tutup Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fispol Unsrat tersebut.