Pembangunan Stadion Parasamya Tomohon Masih Tersendat, Pinasang: KPK Perlu Panggil Walikota

KOMUNIKASULUT.COM – Publik┬ákembali menyoroti leletnya pembangunan Stadion Parasamya Walian, Tomohon, Minahasa.

Tahapan pembangunan telah dimulai sejak pemancangan tiang perdana, Selasa (5/6/2018). Proyek ini diinisiasi Walikota Tomohon, Jimmy Feidie Eman, SE.Ak, CA, dengan nominal anggaran 9,9 Milyar. Kemudian tahun 2019 ditingkatkan menjadi 19,8 Milyar.

Menyadur mejahhijau.com, salah satu pakar hukum di Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Dr. Raflie Pinasang, S.H, M.H, meresponi hal itu. Ia juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memanggil kepala daerah yang berkewenangan, untuk memberikan penjelasan terhadap kelanjutan proyek tersebut.

“Sesuai ketentuan, bila pekerjaan proyek belum selesai, seharusnya walikota selaku kepala daerah segera dipanggil untuk dimintai keterangan,” jelasnya kepada awak media di Manado, Kamis (9/7/2020).

“Walikota harus turun tangan untuk mengetahui faktor penyebab belum selesainya pekerjaan yang telah menyedot anggaran hampir 20 Miliar itu,” tambah Pinasang.

Adapun, proses konstruksi yang memakan waktu hampir tiga tahun tersebut dipertanyakan Pinasang. Karena bagaimanapun, walikota yang memiliki kewenangan dalam penggunaan APBD Tomohon, sehingga beliaulah yang perlu dimintai pertanggungjawaban.

“Kenapa pekerjaan proyek harus tersendat hingga memakan waktu tiga tahun lamanya. Apalagi walikota memiliki kapasitas selaku Kuasa Pengguna APBD Pemkot Tomohon. Makanya beliau perlu dipanggil untuk dimintai keterangan oleh penyidik,” ujarnya.

Pinasang kembali menekankan, “Kami mendorong KPK segera memanggil Walikota Tomohon. Karena kami menduga proyek tersebut ada kerugian keuangan negara disana. Aparat penegak hukum dapat segera bertindak melakukan penyelidikan, sehubungan dengan keterlambatan proyek yang telah menyedot uang rakyat dari APBD Kota Tomohon.”

Dengan demikian, Ketua DPP LPPNRI Sulut itu berharap, kiranya masyarakat tidak dirugikan dengan tersendatnya pembangunan fasilitas publik tersebut.

“Nominal anggaran yang tiga kali tender, jumlahnya cukup besar. Itu uang rakyat dan harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Karena proyek ini untuk kepentingan masyarakat banyak. Dan manfaatnya jelas bisa dirasakan khalayak umum. Terlebih warga Tomohon pada umumnya,” tandasnya. (**/RE)