477 Mahasiswa PPDS-1 Unsrat Terancam Cuti Tangani Corona

aksi bisu mahasiswa ppds-1 unsrat
Aksi bisu mahasiswa PPDS-1 Unsrat.

KOMUNIKASULUT.COM – Puluhan mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS-1) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, mengadakan aksi bisu di areal gerbang utama kampus, Senin (20/7/2020).

Mereka minta pihak rektorat meringankan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di masa pandemi. Karena selama menjalani praktek di rumah sakit, mereka sama sekali tidak mendapatkan pemasukan. Mereka tidak beroleh insentif tenaga kesehatan, karena berstatus residen. Sedangkan, UKT yang harus mereka bayar setiap satu semester adalah Rp 24.000.000.

Ini diungkapkan Ketua Forum Komunikasi Dokter Residen Fakultas Kesehatan Unsrat, yang juga bertindak sebagai koordinator aksi, dr. Jacob Pajan kepada awak media.

“Walaupun kami sedikit mengabaikan ketertiban yang ada, kami mohon maaf kepada masyarakat. Tidak ada jalan lain lagi yang bisa kami tempuh. Jujur saja, kami betul-betul merasa kesulitan dalam membayar uang kuliah kami, yang sebesar 24 juta rupiah per semester. Jadi satu tahun kami akan membayar 48 juta. Itu tertinggi se indonesia,” ungkapnya.

“Kami menjalani dua hal di rumah sakit, yaitu pendidikan dan pelayanan. Walaupun berstatus sebagai dokter, dari hati yang paling dalam, kami sama sekali tidak menerima bayaran satu sen pun. Ini karena kami juga berstatus sebagai residen. Sehingga, negara tidak berbeban untuk memberikan bayaran kepada kami. Kami akui itu tidak menjadi masalah. Kami hanya menuntut keringanan UKT,” tambah dr. Jacob.

Sebelumnya, para mahasiswa PPDS-1 Unsrat telah berupaya menyuarakan permohonan mereka sesuai alur prosedur yang ada. Awalnya aspirasi dititipkan kepada Dekan Fakultas Kedokteran. Lalu mereka mengekspresikannya melalui surat kepada rektorat. Hingga akhirnya, persoalan ini diadukan kepada Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut. Semuanya tidak membuahkan hasil. Rektorat tidak mengabulkan keinginan mereka.

“Kami sudah berusaha untuk bertemu dengan pihak rektorat, untuk menyampaikan kesulitan kami dalam membayar uang kuliah. Tapi sampai sekarang kami tidak dapat bertemu. Beberapa hal sudah kami coba. Mulai dari pihak fakultas, bertemu pihak rektorat, bahkan diundang dewan perwakilan rakyat daerah sekalipun, pihak rektor tidak datang untuk duduk berbicara bersama kami,” jelas dr. Jacob.

“Kami sangat menyesalkan kondisi ini. Untuk itu, kami datang lagi menyampaikan langsung ke jalan. Secara administrasi, kami mempunyai bukti dari surat balasan rektorat. Itu juga sudah ada jawabannya, bahwa kami tidak difasilitasi sama sekali untuk keringanan UKT,” imbuhnya.

Skenario terburuk dari persoalan ini, mahasiswa PPDS-1 akan dicutikan jika terlambat membayar UKT pada 26 Juli 2020. Otomatis, semua aktivitas mereka sebagai mahasiswa pasca sarjana dan tenaga kesehatan di rumah sakit akan berhenti. Kualitas penanganan Covid-19 di Sulut pun tidak akan optimal.

“Kami sangat mengharapkan aspirasi kami tidak mandek (terhenti, red) di sini. Tapi tetap berjalan terus, dan kita punya keputusan bersama yang bisa membantu meringankan kami. Jika itu terjadi, secara tidak langsung pelayanan pasien Covid-19 di Sulawesi Utara akan tertangani dengan optimal. Bayangkan saja tenggat waktu tanggal 26 Juli ini, jika kami tidak mampu membayar maka otomatis kami akan cuti,” lugas dr. Jacob.

“Jumlah kami yang 477 orang ini, jika cuti untuk pelayanan masa pandemi akan sangat mempengaruhi pelayanan kesehatan Covid-19 di Sulawesi Utara. Kami sangat mengharapkan ada keputusan dan jalan keluar untuk kami. Agar tetap dapat melanjutkan pendidikan dan pelayanan, dengan bantuan dan keringanan dari pihak-pihak yang bisa membantu kami,” tandasnya.

Selang dua jam melangsungkan aksi bisu, pihak rektorat memperkenankan perwakilan tiga mahasiswa PPDS-1, untuk beraudiensi dengan Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Prof. Dr. Ir. Grevo S. Gerung, M.Sc; Wakil Rektor 2 Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Dr. Ronny Adrie Maramis, S.H, M.H; dan Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Drs. Ronny Gosal, M.Si.

Sementara itu, Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc, DEA, selaku Rektor Unsrat tidak bisa terlibat dalam pertemuan tersebut. Karena diketahui, sedang ada urusan di luar kantor rektorat.

Adapun, awak media tidak diizinkan masuk untuk melakukan dokumentasi, publikasi, dan konfirmasi secara langsung dari pertemuan itu. Media dianggap tidak bisa mencampuri urusan ‘keluarga’ di kampus berakreditasi A itu. Sekalipun, aksi ini ditujukan untuk kepentingan kemanusiaan dan penanganan pandemi kedepannya.

“Ini kan urusan orang tua dan anak di kampus. Ini persoalan internal. Kami juga punya aturan sendiri di sini,” jawab salah satu utusan rektorat yang tidak mengungkapkan identitasnya. (RE)