Liando: Gereja Bukan ‘Kuda Tunggangan’ Politik!

ferry liando
Dr. Ferry Daud Liando, S.IP, M.Si,

KOMUNIKASULUT.COM – Pilkada tahun ini semakin dekat, banyak cara yang dilakukan oleh setiap calon kepala daerah untuk memenangkan Pilkada tahun 2020. Salah satunya adalah meraup suara masyarakat.

Pengamat politik, Dr. Ferry Daud Liando, S.IP, M.Si, berpendapat bahwa salah satu institusi yang akan kena dampak Pilkada langsung adalah gereja.

“Kelompok keagamaan ini berpotensi akan dimanfaatkan oleh kekuatan politik tertentu agar ambisi untuk menang bisa diraih,” kata Liando saat menjadi narasumber dalam diskusi daring bertemakan “Pemuda Gereja Dalam Pusaran Politik Menjelang Pilkada 2020,” yang digelar Sinode Pemuda GMIM, Sabtu (1/8/2020).

Liando menjelaskan ada 3 alasan yang membuat gereja menjadi sasaran untuk mendulang suara dalam Pilkada tahun ini.

“Pertama, gereja memiliki pengikut yang banyak dan cenderung loyal. Kedua, organisiasi gereja memiliki struktur kelembagaan yang kuat dan ketiga, gereja memiliki tokoh-tokoh panutan yang diikuti banyak pengikut,” ujar Liando.

Karena menurutnya, GMIM merupakan salah satu populasi anggota terbesar di Sulut, dan ini pasti akan berusaha disasar oleh para kekuatan politik. “GMIM berpotensi akan jadi sasaran, karena anggotanya banyak, kelembagaannya kuat dan banyak tokoh-tokoh didalamnya,” sambungnya.

Dia juga mengingatkan GMIM jangan jadi kuda tunggangan. Jangan sampai Gereja dimanfaatkan. Potensi yang terjadi adalah merekrut tokoh-tokoh GMIM untuk dipaketkan dalam pasangan calon atau merekrut para tokoh menjadi tim sukses.

“GMIM jangan jadi kuda tunggangan. Bagi saya, sepanjang institusi GMIM tidak dimanfaatkan, maka upaya melibatkan para tokoh-tokoh GMIM tidak masalah,” pesan Liando.

Liando berpesan jangan sampai simbol-simbol GMIM dimanfaatkan untuk berkampanye. Gereja harus menjaga jarak, bebas dari kekuasaan dan ketergantungan pada parpol. “Warga GMIM punya pilihan masing-masing dan harus dihormati. Mereka jangan dipaksakan untuk digiring memilih calon tertentu,” himbau Liando

Keterlibatan para tokoh GMIM tidak melanggar aturan-aturan tertentu. UU HAM tidak melarang begitu juga dengan aturan tata gereja. Kebebasan berserikat, dan menyatakan pendapat dijamin oleh UU.

“Namun yang tidak boleh itu adalah membawa nama institusi gereja dalam mempengaruhi pemilih,” tutup Liando. (YA2)