KPU Manado CS Rembukan PKPU 1/2020 dan Syarat Pencalonan Pilkada

rdk kpu manado cs bahas syarat pencalonan pilkada 2020
KPU Manado RDK dengan Bawaslu Manado dan Kesbangpolinmas Manado. (Foto Ist)

KOMUNIKASULUT.COM – KPU Manado, Bawaslu Manado, dan Kesbangpolinmas Manado berembuk mendiskusikan PKPU Nomor 1 Tahun 2020 dan surat keputusan tentang syarat pencalonan Pilkada Manado.

Pembahasan berlangsung dalam Rapat Dalam Kantor (RDK) di Sekretariat KPU Manado, Selasa (4/8/2020).

Ketua KPU Manado, Jusuf Wowor menjabarkan poin-poin bahasan dalam kegiatan. “Bersama pengawas dan Kesbangpolinmas, kami membahas PKPU Nomor 1 Tahun 2020 yang merupakan perubahan ketiga PKPU Nomor 3 Tahun 2017. Serta, tentang surat keputusan KPU Manado tentang syarat-syarat pencalonan di Manado,” runtutnya.

“Karena kan sudah mendekati tahapan pendaftaran. Maka, kami bersama Bawaslu dan perwakilan pemerintah membahas semua detailnya. Nantinya akan disosialisasikan kembali pada Parpol,” tambah Jusuf.

Ketua Bawaslu Manado, Marwan Kawinda pada kesempatan itu turut menjelaskan syarat-syarat pokok, yang perlu diperhatikan peserta kontestasi Pilkada Manado 2020.

“Tahapan pendaftaran akan dimulai pada tanggal 4 sampai 6 September 2020 nanti. Sesuai ketentuan PKPU Nomor 1 Tahun 2020, untuk calon yang akan diusung oleh partai politik wajib mengikuti ketentuan. Yakni, harus minimal 20 persen dari jumlah kursi. Atau harus 25 persen dari jumlah suara sah dari Pemilu 2019. Tetapi Manado lebih mengacu pada jumlah kursi di DPRD,” lugasnya.

“Kalau 20 persen, maka di Manado yang jumlahnya ada 40 kursi, harus mencapai delapan kursi untuk mengusung calonnya. Atau berkoalisi partai. KPU Manado sudah menerbitkan surat keputusan Nomor 951/2020 tentang pencalonan dan penghitungannya. Maka pengawas mendesak agar dilakukan sosialisasi,” lanjut Marwan.

Begitupun menyoal bakal calon mantan napi korupsi, yang ikut mendaftar kontestasi. Marwan meminta penyelenggara segera memberikan edukasi kepada publik, mengenai seluk-beluknya.

“Segala persyaratan yang berkaitan dengan keputusan MA, tentang jeda waktu lima tahun bagi bakal calon yang pernah tersandung kasus korupsi, perlu segera diketahui dengan jelas oleh masyarakat. Ini supaya mencegah tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” tekannya. (Red)