GSKI, GAMKI, PT Pos Manado dan Dinsos Sulut Diskusikan Soal BST

KOMUNIKASULUT.COM – Gerakan Siswa Kristen Indonesia (GSKI) Sulut dan Gerakan Angkatan Muda Indonesia (GAMKI) Manado bekerjasama dengan PT Pos Manado serta Dinas Sosial (Dinsos) Sulut meggelar Web Seminar (Webinar) tentang Manfaat Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai (BST), Kamis (6/8/2020).

Dibuka Ketua GAMKI Manado yang juga Ketua GSKI Sulut, Franciscus Enoch. Hadir sebagai pemateri Kepala PT Pos Indonesia Manado, Temmy Talinusa, Kepala Dinsos Sulut, dr. Rinny Tamuntuan, Anggota DPD RI Periode 2014-2019, Marhany V.P Pua, dan mantan Ketua GAMKI Sulut, Dr Goinpeace H Tumbel, S.Sos, M.Si, M.Ap dengan dimoderatori Wakil Ketua DPD GAMKI Sulut, Marfo Samuel Lintang.

Dikesempatan itu, Temmy Talinusa mengatakan, BST merupakan program pemerintah melalui kementerian sosial yang penyalurannya lewat PT. Pos Indonesia berdasarkan peraturan menteri keuangan. Karena PT Pos Indonesia kantornya tersebar sampai pelosok Kecamatan. Saat ini PT Pos Indonesia Manado telah melaksanakan penyaluran hingga tahap tiga.

“Tadi tim kami sedang melakukan video conference dengan Management PT Pos Pusat dalam rangka mengevaluasi penyaluran BST tahap 1,2,3 sekaligus membicarakan bantuan tahap 4-9. Kami berterimakasih kepada dinsos Provinsi dan Kabupaten yang mendukung pelaksanaan tugas pembayaran sehingga semua tetap berjalan baik dengan menggunakan protocol kesehatan,” ujar Talinusa.

Sementara, Rinny Tamuntuan menjelaskan, BST merupakan bantuan lewat anggaran APBN. Selain BST juga ada bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH), program sembako, dan ada juga bantuan dana desa yang dikenal BLT. Program PKH dan Sembako sendiri sudah terlaksana sejak tahun 2016 hingga saat ini. Sedangkan untuk penyaluran BST terdapat 8 kendala, yaitu.

1. Penundaan penyaluran BLT yang terlambat karena pada waktu itu ada beberapa Kabupaten/Kota belum siap dengan data.
2. Masih ada usulan KPM Bansos Tunai yang diberikan dengan KPM sembako PKH
3. Gagal salur karena alasan keamanan rawan konflik.
4. BST ditolak karena beririsan dengan BLT DD.
5. Informasi data alamat tidak lengkap.
6. Kondisi banjir yang melanda dibeberapa kabupaten menyebabkan akses transportasi yang terbatas dan kondisi geografis kepulauan dibeberapa wilayah kantor pos terjadi penolakan yang termasuk dalam cluster.
7. Penolakan pembayaran BST dengan alasan tidak semua warganya menerima.
8. Penerima yang datang tidak sama dengan daftar yang akan dilakukan penyaluran.

Lanjut Rinny, selain kendala ada juga keberhasilan dalam penyaluran BST. Diantaranya, BST sangat membantu kebutuhan dasar bagi orang miskin, rentan miskin, karyawan yang kena PHK, dan komunitas adat terpencil. Bahkan BST juga meningkatkan daya beli dan menggerakkan ekonomi masyarakat, serta dukungan Pemda dan pihak lain begitu kuat dalam proses penyaluran.

“Jadi BST ini dimulai sejak 5 April, Mei dan Juni 2020 dengan Jumlah Rp. 600.000 selama 3 Bulan. Namun sejak Juli hingga Desember 2020 nanti bantuan tinggal Rp. 300.000. Sedangkan penerima sembako non PKH, Kementrian Sosial akan memberikan bantuan Rp. 500.000 pada Agustus-September yang hanya sekali saja dengan target 9 Juta KPM,” tutup Rinny.