Agar Partisipasi Pemilih Bernilai

Dr. Ferry Daud Liando

Oleh : Ferry Daud Liando

Pemimpin yang baik, biasanya dipilih oleh pemilih yang baik. Sebaliknya pemimpin yang buruk terpilih karena pemilihnya buruk. Proses yang buruk tak akan jauh dari hasilnya. Sebagai konsekuensi dari reformasi, Posisi pemilih tidak lagi sebatas objek Pilkada.

Artinya ia tidak lagi berperan hanya sekedar mencoblos di TPS, namun telah menjelma menjadi bagian penting dalam setiap tahapan. Mulai dari perumusan UU penyelenggaraan, seleksi penyelenggara, perencanaan tahapan, uji publik atas aturan-aturan teknis, ikut mengawasi, menjadi pemantau dan menjadi pihak pengadu atas dugaan pelanggaran Pilkada.

Mengabaikan peran serta masyarakat dalam setiap tahapan maka potensi yang tak bisa dihindari adalah pengakuan publik atas hasil pilkada sangat rendah dan potensi terjadinya konflik tak rentan terjadi.Menjadi bagian terpenting dalam setiap tahapan Pilkada, maka pendidikan pemilih harus jadi perhatian secara khusus. Paling tidak terdapat lima kepentingan mengapa hal ini perlu dilakukan.

Pertama, menjadi kepentingan konsistusi. UUD 1945 menyebutkan bahwa kedaulatan itu berada ditangan rakyat. Kalimat ini telah menjadi dasar dalam perumusan aturan turunan termasuk UU 10/2016 tentang Pilkada. Bahwa pemilihan kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. Bagiamana kedaulatan itu dijaga dan diwujudkan maka penting untuk mendidik masyarakat agar kedaulatan itu bernilai. Prilaku jual beli suara, intimidasi dan mobilisasi menyebabakan kedaulatan itu menjauh.

Kedua, sebagai kepentingan dari negara (baca: rakyat). Tujuan negara adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan itu akan tercapai apabila negara dikelola oleh aktor-aktor politik yang kompeten. Aktor-aktor itu dipilih secara langsung oleh masyarakat. Sehingga kualitas aktor sangat ditentukan oleh masyarakat sebagai pemilih. Tujuan negara masih sulit dicapai karena sebagian besar aktor-aktor politik masih berwarna korup dan tidak inovatif.

Ketiga, menjadi kepentingan partai politik (parpol) atau peserta Pilkada. Meski publik masih meragukan kinerja parpol, namun ada sebagain kecil parpol yang berusaha tampil dengan mengandalkan moralitas dan kapasitas. Calon yang diajukan dikenal berintegritas dan kompenten. Namun naas, karena sebagian besar pemilih tak memperhitungkan itu. Pemilih hanya terjebak pada kesamaan identitas atau karena faktor hadiah.

Keempat, menjadi kepentingan KPU. Salah satu target yang harus dicapai KPU adalah meningkatnya Partispasi pemilih. Semakin tinggi tingkat Partispasi pemilih, maka KPU mengklaim sukses melaksanakan Pilkada. Pilkada 2020, KPU menargetkan Partisipasi Pemilih sebesar 77,5 persen. Disetiap akhir pemilu atau pilkada, KPU RI memberikan reward bagi jajarannya di daerah karena angka Partispasi masyarakatnya memberikan suara mengalami peningkatan. Walaupun di daerah tertentu, Partisipasi meningkat disebabkan karena masifnya politik uang atau dinamika kompetisi terjadi head to head yang keduanya merepresentasikan etnik atau kelompok agama.

Kelima, menjadi kepentingan Bawaslu. Masifnya kejahatan dalam setiap kompetisi Pilkada menyebabkan Bawaslu kerap kewalahan baik dalam pencegahan maupun penanganannya. Mereka terbatas dari aspek kewenangan dan jumlah tenaga. Itulah sebabnya Bawaslu sangat bekepentingan melibatkan masyarakat dalam pengawasan. Namun peran yang diberikan itu belum banyak direspon dengan baik. Hal itu disebabkan karena wawasan masyarakat terkait pelanggaran pilkada sangatlah terbatas.

Kemudian Kebanyakan para pelapor atau pengadu bukan termotivasi untuk kepentingan yang lebih besar yaitu bagaimana mendorong Pilkada berkualitas tapi karena merasa calon yang didukung diperlakukan tidak adil.

Partispasi masyarakat selama ini belum banyak menyentuh substansi. Ada sejumlah persoalan. Pertama, tingkat pendidikan politik masyarakat sepertinya belum optimal. Wawasan terkait hak dan kewajiban sebagai warga negara belum banyak yang memahami. Akibat keterbatasan itu masyarakat dengan mudah terseret pada kepentingan pragmatis. Terbaik baginya ketika memilih sesorang karena imbalan. Atau memilih baginya adalah sebuah panggilan keyakinan, sehingga terbaik baginya adalah memilih atas kesamaan identitas. Pengetahuan terhadap dampak buruk jika tidak memilih atas dasar kapasitas calon tak dipahaminya. Lembaga-lembaga publik seperti Parpol, KPU, Media, NGO dan Kampus memiliki peran penting atas pendidikan politik pemilih. Parpol yang oleh UU diberikan tanggungjawab melaksanakan pendidikan politik belum menjalankannya dengan baik. Padahal setiap tahunnya baik APBN maupun APBD memberikan subsidi pada masing-masing parpol untuk maksud itu. Parpol seakan tak peduli sebab yang dibutuhkannya hanyalah suara semata. Konsentrasi KPUD dalam mengoptimalkan setiap tahapan teknis menyebabkan ruang untuk kegiatan pendidikan politik sangatlah terbatas. Anggaran yang terbatas menyebabkan tidak semua wilayah atau institusi sosial dapat dijangkau. Media juga kerap alpa menjalankan fungsi ini. Setiap hari media lokal kerap hanya disuguhi dengan berita-berita dan iklan calon. Kewajiban melakukan pendikan politik kepada masyarakat belum banyak dilakukan. Kondisi ini juga belum banyak menjadi perhatian khusus baik oleh NGO maupun kampus. Apalagi sebagian terjebak pada proyek politik calon. Pendidikan politik yang tidak optimal menyebabkan pilihannya tak selalu baik.

Kedua, kepercayaan publik terhadap penyelenggara dapat memicu untuk berpartipasi. Proses tahapan yang tidak dilakukan secara transparan, kecurangan, respon atas pengaduan publik terkait pelanggaran yang tidak ditangani akan meruntuhkan semangat publik untuk berpartipasi baik dalam tahapan maupun dalam pemungutan suara.

Ketiga, akses masyarakat untuk berpartipasi. Partisipasi menjadi tidak ideal karena kesulitan masyarakat dalam menemukan akses. Baik KPU maupun Bawaslu sudah mengupayakan sistim informasi yang sifatnya elektronik seperti Sidalih atau Gowaslu. Namun belum semua bisa memanfatkan karena terkendala pengetahuan teknis atau ketersediaan sarana. Jika langkah-langkah ini dilakukan secara serius maka akan menjadikan Partisipasi pemilih akan bernilai, tak sekedar Partisipasi semu.