Penggantian Peserta Pilwako Manado Berlaku 7-22 September 2020

ketua kpu manado jusuf wowor
Ketua KPU Manado, Jusuf Wowor. (Foto Ist)

KOMUNIKASULUT.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Manado memberikan keterangan soal ketentuan penggantian bakal calon yang tidak memenuhi syarat administrasi, usai mendaftarkan diri sebagai peserta kontestasi Pilkada 2020.

Lebih lengkapnya diterangkan Jusuf Wowor, selaku Ketua KPU Manado. “Waktu penggantian bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Manado setelah pendaftaran, adalah sebelum penetapan calon oleh KPU. Artinya, mengganti bakal calon yang tidak memenuhi syarat, hanya antara tanggal 7 sampai 22 September 2020,” terangnya kepada awak media di Kantor KPU Manado, Rabu (12/8/2020).

KPU rutin melakukan sosialisasi mengenai ini kepada publik. Dasar aturan yang digunakan pun sudah jelas dan bersifat final.

“Jadi mengacu kepada aturan yang ada, ketika bakal calon  yang telah didaftarkan oleh partai pengusung menjalani pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan tidak mampu melaksanakan tugas, maka bisa diganti. Hal tersebut juga telah tegas disampaikan saat sosialisasi kepada Parpol,” ungkap Jusuf.

Selain faktor kesehatan, bakal calon yang mendadak ‘berpulang’ di tengah proses penetapan Pilkada, dapat pula digantikan. Asal segera dikoordinasikan kepada penyelenggara sebelum tanggal 23 September 2020.

“Selain karena dinyatakan tidak mampu melaksanakan tugas, ketika calon meninggal sebelum waktu penetapan, masih bisa digantikan. Untuk itu KPU akan langsung menyampaikan kepada parpol pengusung. Sehingga, punya kesempatan untuk mengganti sebelum waktu penetapan pada 23 September 2020,” lanjut Jusuf.

Dengan demikian, supaya tidak ada kendala menjelang hari pendaftaran, KPU Manado meminta Parpol jauh-jauh hari sudah lakukan verifikasi internal terhadap kandidat Pilwako. Sehingga tahapan awal dari proses demokrasi bisa dikawal dengan baik.

“Setiap Parpol persiapkanlah calonnya dengan baik. Termasuk menyelidiki dan memeriksa semua latar belakang. Mulai dari track record pendidikan sampai berpolitik, sekaligus apakah pernah melakukan tindak pidana. Karena proses awal demokrasi itu ada di internal Parpol,” tutup Jusuf. (Red)