Kurangnya Koordinasi Pemerintah Pusat-Daerah Hambat Penyaluran Subsidi Kuota Internet

jurani rurubua
Jurani Rurubua, SST.

KOMUNIKASULUT.COM – Dunia pendidikan jadi salah satu sektor terdampak pandemi yang paling signifikan. Imbasnya, seluruh lembaga pendidikan di berbagai bidang dan strata, harus memberlakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau kelas online. Mekanisme pendidikan di Indonesia pun berubah drastis.

Bagaimanapun, ini langkah paling efisien agar roda pendidikan di Nusantara tetap bergerak. Meskipun, dalam penerapannya banyak kendala dan keluhan yang dialami siswa/ mahasiswa, juga orang tua. Salah satunya mengenai beban kuota internet. Mau tidak mau peserta didik harus mengeluarkan rupiah secara berkala, agar tidak ketinggalan materi pendidikan.

Pemerintah telah berupaya mencarikan solusi menyoal ini. Pemberian subsidi kuota internet dan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk keperluan edukasi daring, adalah salah satu programnya. Tapi sayang, pemerintah daerah dinilai kurang responsif dan proaktif menyambut ini.

Ini diutarakan salah satu legislator Kota Manado, Dapil Singkil-Mapanget, dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Jurani Rurubua, SST. Menurutnya, lambatnya eksekusi bantuan tersebut disebabkan koordinasi yang belum selaras antara pemerintah pusat, daerah, dan kabupaten/kota.

“Jadi itukan tergantung dengan surat keputusan. Kalau melihat situasi ini, sebenarnya mesti ada kebijakan dari menteri yang langsung memberikan arahan. Jadi bisa dikoordinasi ke kabupaten kota juga. Dari pihak sekolah pun harus mengkoordinasikan hal itu. Dan dinas pendidikan harus lebih proaktif,” tuturnya kepada awak media di Kantor DPRD Sulut, Selasa (18/8/2020).

“Karena sekarang juga riskan. Pak nadiem juga memberikan vidio yang kalau zona hijau dan kuning sudah boleh, tapi harus ada ijin keluar orang tua. Kalau orang tua tidak punya ijin, tidak bisa datang. Itu hak orang tua. Jadi dilema keputusan ini. Jadi memang kembalikan lagi ke pusat,” tambah Jurani.

Jurani memahami, pembelajaran tatap muka lebih berdampak edukatif ketimbang melalui aplikasi daring. Namun kembali lagi, kesiapan instansi pendidikan untuk menerapkan protokol kesehatan masih dipertanyakan.

“Tapi kalau dari saya, yang penting apakah siap sekolahnya? Karena kalau mau dimasukan sekolah juga, tapi nantinya berdampak pada kesehatan anak dan lain-lain, bagaimana? Kalau memang sekolah-sekolah itu sudah siap, ya sudah bagus. Karena apa, survey membuktikan sekolah-sekolah saja yang terutama WC, banyak yang tidak bagus. Toilet sekarang di sekolah saja tidak terurus, apalagi tempat cuci tangan. Mau sediakan ruang protokol kesehatan yang ideal saja belum bisa. Apalagi ini banyak siswanya,” kritisnya.

“Saya sekarang sementara kuliah di Unima dan Unsrat. Sedangkan dosen sudah sampaikan ke kami secara daring, tidak masuk. Itu kuliah. Komunikasi secara WA juga tidak masuk. Lebih bagus memang kalau secara langsung,” tutup srikandi PSI Manado itu. (RE)